MUBA, Globalinformasi.id – Kewibawaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan aparat penegak hukum saat ini diduga sedang diinjak-injak oleh oknum yang seolah merasa kebal hukum. Pada Minggu (12/04/2026), sebuah hajatan yang diduga diselenggarakan oleh Habibi di Desa Petaling, Kecamatan Lais, secara menantang menyuguhkan hiburan musik remix oleh DJ Ferdinand Goldem Star (GS). Aksi vulgar ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan bentuk pembangkangan nyata terhadap Peraturan Daerah (Perda) Muba Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat serta Instruksi tegas Bupati Muba.
Remix: “Karpet Merah” Bagi Narkoba dan Miras
Bukan rahasia lagi bahwa musik house remix adalah magnet utama kemaksiatan. Di balik dentuman bass yang memekakkan telinga, tersaji ruang gelap bagi peredaran gelap narkotika dan pesta minuman keras (miras).
Dengan membiarkan musik ini berdentum bebas dari pukul 14.00 hingga 18.30 WIB, penyelenggara hajatan di Desa Petaling secara tidak langsung telah memfasilitasi potensi transaksi barang haram dan merusak moralitas generasi muda. Kebijakan Bupati dan Kapolda Sumsel untuk mengharamkan remix adalah langkah preventif agar wilayah Muba tidak menjadi ladang subur bagi para bandar narkoba, namun aturan ini justru dikangkangi habis-habisan di lapangan.
Menabrak Konstitusi Daerah dan Maklumat Kapolda
Secara hukum, pesta tersebut telah secara sadar melanggar:
- Perda Kabupaten Muba No. 2 Tahun 2018: Yang melarang keras musik remix dan house music karena dampaknya yang merusak ketertiban umum.
- Instruksi Bupati Muba: Tentang larangan total operasional musik remix sebagai tameng utama pemberantasan narkoba di Bumi Serasan Sekate.
- Maklumat Kapolda Sumsel: Yang memerintahkan tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk keramaian yang memicu peredaran ekstasi dan gangguan kamtibmas.
Aparat Desa Bungkam, Ada Apa?
Sangat tidak masuk akal jika pesta yang melanggar aturan daerah ini bisa berlangsung berjam-jam tanpa ada tindakan pembubaran dari pihak pemerintah desa maupun kecamatan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Petaling, Kecamatan Lais, belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pembiaran terhadap aktivitas yang jelas-jelas menabrak aturan Bupati tersebut. Bungkamnya pihak desa semakin memperkuat kecurigaan publik adanya “main mata” atau ketidakberdayaan birokrasi tingkat bawah dalam menegakkan hukum.
Mendesak Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Gertak Sambal
Kami menuntut:
- Polda Sumsel dan Polres Muba segera memanggil dan memeriksa tuan rumah serta DJ Pordinat GS. Harus ada efek jera agar hukum tidak dianggap sebagai lelucon di tengah masyarakat.
- Bupati Muba segera mengevaluasi dan memberikan sanksi keras kepada Kepala Desa Petaling. Pembiaran terhadap pelanggaran Perda adalah bentuk kegagalan kepemimpinan dan loyalitas terhadap instruksi kepala daerah.
Negara tidak boleh kalah oleh ego segelintir orang. Hukum harus tegak berdiri sebelum dentuman remix benar-benar meruntuhkan masa depan generasi muda di Musi Banyuasin.
(Redaksi)
