MUBA, Globalinformasi.id — Perjuangan panjang warga Musi Banyuasin (Muba) akhirnya berbuah manis. Melalui pengawalan ketat oleh GNP Tipikor Sumsel bersama LBH Qisth, PT Medco E&P Indonesia sepakat untuk memberikan ganti rugi atas tanaman tumbuh milik Anuar di lahan seluas kurang lebih 1,6 hektare. Tidak hanya itu, pihak perusahaan juga sepakat mencabut laporan kepolisian yang sebelumnya dilayangkan terhadap warga tersebut.
Kesepakatan penting ini dicapai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada Senin, 26 Oktober 2026. RDP ini menjadi titik terang setelah melalui proses advokasi yang intensif guna memastikan aspirasi masyarakat kecil didengar dan diselesaikan secara adil.
Ketua GNP Tipikor Sumsel, Hamdani Sumantri, M.Si., menyambut baik hasil RDP tersebut dan menyebutnya sebagai kemenangan mutlak bagi rakyat. Ia menilai pencapaian ini menjadi bukti nyata pentingnya keberanian masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya.
“Ini kemenangan rakyat. Kami dari GNP Tipikor Sumsel bersama LBH Qisth hadir untuk mengawal persoalan ini agar suara masyarakat benar-benar didengar. Kami berharap kesepakatan ganti rugi dan pencabutan laporan polisi ini dapat segera direalisasikan demi memberikan kepastian hukum bagi warga,” tegas Hamdani.
Lebih lanjut, Hamdani mengingatkan bahwa sengketa terkait tanaman tumbuh milik masyarakat tidak boleh diabaikan atau disederhanakan hanya dengan alasan status kawasan. Setiap persoalan agraria dan lingkungan harus diselesaikan secara proporsional dengan berpijak pada fakta di lapangan, ketentuan hukum yang berlaku, serta keberpihakan kepada warga terdampak.
Dalam kesempatan yang sama, Hamdani turut mengapresiasi langkah DPRD Muba yang responsif memfasilitasi RDP serta membuka ruang dialog yang setara antara masyarakat dan korporasi. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pengawalan tidak berhenti sampai di meja perundingan saja. Pihaknya akan terus memantau hingga seluruh butir kesepakatan benar-benar direalisasikan di lapangan.
Penyelesaian sengketa ini menjadi momentum krusial yang membuktikan bahwa sinergi antara pendampingan hukum dan pengawalan organisasi masyarakat mampu menciptakan keadilan sosial bagi warga yang marjinal.
Bagi GNP Tipikor Sumsel, perjuangan ini bukan sekadar soal nominal ganti rugi, melainkan wujud nyata keberpihakan pada hak-hak rakyat kecil. Kini, setelah kesepakatan tercapai, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh komitmen ditepati tanpa syarat.
(Redaksi)
