MUBA, GLOBALINFORMASI.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) menyampaikan tanggapan dan klarifikasi resmi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Klarifikasi ini disampaikan melalui surat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor B-100.3/160/III/2026 tertanggal 12 Oktober 2026 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Syafaruddin.
Surat tanggapan tersebut merupakan bentuk pemenuhan Hak Jawab atas surat konfirmasi dari Redaksi Globalinformasi.id tertanggal 19 Agustus 2026 mengenai temuan BPK terkait pengelolaan Belanja Jasa Tenaga Ahli dan posisi Staf Khusus Bupati di lingkungan Pemkab Muba.
Tindak Lanjut Temuan BPK RI
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumsel Tahun Anggaran 2025 Nomor 57.B/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 tanggal 30 Mei 2026 (Temuan 5), terdapat catatan mengenai Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Sekretariat Daerah yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK tersebut, Bupati Musi Banyuasin telah menerbitkan Surat Perintah Nomor R-700/391-ITDA/2026 pada 15 Juni 2026. Dalam surat perintah tersebut, Bupati menginstruksikan beberapa langkah perbaikan internal, di antaranya:
- Pedomani Regulasi: Penetapan Staf Khusus Bupati di masa mendatang wajib memedomani regulasi dan kajian yang memadai.
- Pengawasan Anggaran: Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) diminta lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan realisasi Belanja Jasa Tenaga Ahli.
- Instruksi KPA: Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diinstruksikan untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran.
Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Penghentian Gaji
Dalam dokumen tindak lanjut yang diperintahkan, Pemkab Muba tengah menyiapkan berbagai regulasi serta berkas verifikasi, mencakup:
- Regulasi penetapan Staf Khusus Bupati.
- Telaahan hukum dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- Kajian dan analisis kebutuhan Staf Khusus.
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan persyaratan kompetensi.
- Dokumen verifikasi kesesuaian kualifikasi yang wajib disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.
Selain itu, Pemkab Muba juga mengonfirmasi bahwa terhadap sejumlah inisial staf khusus, yaitu MUA, CH, dan AWB, saat ini tidak lagi menerima gaji/honorarium yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah-langkah perbaikan ini diambil Pemkab Muba guna memastikan tata kelola pemerintahan dan penganggaran berjalan sesuai dengan aturan hukum dan prinsip akuntabilitas publik. (Red/Tim)
