PALEMBANG, Globalinformasi.id – Upaya menutup-nutupi kebenaran dalam kasus dugaan korupsi jaringan komunikasi desa di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akhirnya menemui babak baru yang mengejutkan. Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan resmi menetapkan dua tersangka baru atas dugaan perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice, Selasa (28/04/2026).
Kedua tersangka tersebut diduga kuat bekerja sama menyusun skenario agar fakta sebenarnya dalam kasus korupsi Dinas PMD Muba tahun anggaran 2019-2023 tidak terungkap ke permukaan.
Identitas Tersangka
Berdasarkan hasil penyidikan yang diperkuat dengan alat bukti yang cukup, identitas kedua tersangka adalah:
- RC: Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Periode Oktober 2018 s/d Juni 2023).
- RS: Seorang oknum Advokat.
Skenario “Bungkam” Saksi Terendus Jaksa
Modus yang dijalankan kedua tersangka tergolong sangat rapi namun berhasil dipatahkan oleh penyidik. Kasi Penkum Kejati Sumsel menegaskan bahwa RC dan RS diduga secara bersama-sama mengumpulkan para saksi sebelum memberikan keterangan di hadapan penyidik.
“Tersangka RC dan RS secara bersama-sama membuat skenario dengan mengumpulkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya di hadapan penyidik sehingga fakta yang sebenarnya tidak terungkap,” ujar Kasi Penkum Kejati Sumsel dalam keterangan resminya.
Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, para saksi diduga diarahkan untuk memberikan keterangan yang tidak benar dan menutupi fakta yang sesungguhnya. Tindakan ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk menghambat jalannya penegakan hukum dalam pengembangan perkara korupsi yang sedang berjalan.
Langkah Tegas Penahanan
Pasca penetapan tersangka, penyidik langsung mengambil langkah tegas dengan melakukan penahanan terhadap tersangka RS (Advokat) selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Palembang, terhitung sejak 28 April 2026. Sementara itu, tersangka RC diketahui sedang berstatus sebagai terpidana dalam perkara hukum lainnya.
“Untuk tersangka RS selanjutnya dilakukan tindakan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang dari tanggal 28 April 2026 sampai dengan 17 Mei 2026,” tambah Kasi Penkum.
Hingga saat ini, Kejati Sumsel telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi untuk mendalami sejauh mana keterlibatan pihak-pihak lain dalam upaya perintangan keadilan ini.
Ancaman Pidana
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan:
- Primair: Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah).
- Subsidair: Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun bahwa upaya untuk menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat.
(Redaksi)
