MUBA, Globalinformasi.id – Dugaan praktik “main mata” dalam tata kelola sumur minyak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kian menyengat. Pemkab Muba dinilai tidak transparan dan terkesan tertutup mengenai proses inventarisasi serta penunjukan badan hukum yang akan mengelola ribuan sumur minyak rakyat.
Sorotan tajam ini turut mengundang reaksi keras dari Pemerhati Kebijakan Publik, Rin. Menurutnya, implementasi Permen ESDM Tahun 2025 yang mewajibkan tata kelola sumur melalui badan hukum (BUMD, Koperasi, atau UMKM) justru memicu kejanggalan besar yang patut dipertanyakan oleh publik.
Dominasi “Pemain Baru” di Kementerian ESDM
Rin membeberkan data terbaru yang menunjukkan bahwa dari 22.341 sumur yang diajukan Bupati Muba ke Kementerian ESDM, jatah pengelolaannya ternyata telah terbagi habis ke tiga nama:
- PT Petro Muba (BUMD): 14.381 sumur.
- PT Keban Berkah Energi (KBE): 4.000 sumur.
- Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera (RBS): 4.000 sumur.
Pertanyaan Besar untuk Pemkab Muba Melalui Analisis Rin:
- Siapa Mereka? > “Siapa sebenarnya pemilik saham dan aktor intelektual di balik PT Keban Berkah Energi dan Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera? Apakah mereka murni pengusaha profesional atau ada ‘titipan’ kepentingan pribadi pejabat tertentu?” tanya Rin dengan nada mendesak.
- Proses Tender atau Penunjukan Langsung? Rin mempertanyakan bagaimana mekanisme pemilihan hingga kedua nama ini bisa langsung menguasai 8.000 sumur. “Di mana letak asas keadilan bagi kelompok masyarakat lain yang di mana ingin berdiri menggunakan payung hukum sendiri?” lanjutnya.
- Masyarakat Tahu Apa? Jumlah 8.000 sumur bukan hal sedikit. Rin mengkhawatirkan adanya potensi manipulasi di tingkat tapak. “Apakah semua sumur yang terdata di kedua nama tersebut menjadi payung hukum diketahui oleh pemilik sumur masing-masing? Jangan sampai ada pencatutan sepihak,” tegas Rin.
Monopoli Terselubung?
Muncul kekhawatiran besar bahwa proses legalisasi ini hanya menjadi karpet merah bagi para “pemain besar” untuk menguasai hasil keringat rakyat kecil. Jika Pemkab Muba terus bungkam, Rin menilai sangat wajar jika publik menduga adanya konspirasi kepentingan pribadi yang mengorbankan transparansi.
Di akhir penyataannya, Rin memberikan peringatan keras kepada pemangku kebijakan:
“Jangan jadikan legalisasi sebagai alat untuk merampas sumur rakyat dengan memaksakan payung hukum yang tidak jelas asal-usulnya!”
(Redaksi/Gi)
