MUBA, Globalinformasi.id – Tabir tata kelola keuangan di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Musi Banyuasin kini menjadi sorotan tajam. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan periode 2020-2024 menjatuhkan kesimpulan “Tidak Sesuai” terhadap PT Petro Muba beserta entitas anak usahanya.
Bukan sekadar persoalan administratif, auditor negara menemukan sederet permasalahan krusial yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power), hingga dugaan penggelapan jabatan yang berpotensi merugikan keuangan daerah dalam jumlah fantastis.
”Auditor negara menemukan sedikitnya 11 temuan dan 21 permasalahan krusial dengan nilai dugaan penyimpangan dan potensi kerugian mencapai Rp24.026.823.945,71,” tulis BPK Wilayah Sumsel dalam LHP-nya.
Sebagai perusahaan milik Pemkab Musi Banyuasin, kekayaan PT Petro Muba merupakan bagian dari keuangan negara. Kini, dana tersebut disorot akibat dugaan rapuhnya sistem pengendalian internal perusahaan.
Bedah Modus: Dari Dugaan Mark-Up Proyek hingga Indikasi “ATM Pribadi” Oknum Manajemen
LHP BPK membeberkan sejumlah temuan krusial yang menunjukkan adanya dugaan praktik penyimpangan yang terstruktur di lingkungan PT Petro Muba dan anak usahanya:
- Dugaan Mark-Up & Pemborosan Anggaran: BPK menemukan dugaan penggelembungan nilai proyek di atas harga pasar (mark-up) senilai Rp7,92 Miliar dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dinilai tidak cermat memicu dugaan adanya kongkalikong antara pihak internal dan penyedia jasa, yang berpotensi memenuhi unsur Pasal 2 & 3 UU Tipikor.
- Dugaan Kelebihan Gaji & Fasilitas Direksi: Tanpa dasar hukum yang sah dan diduga melampaui ketentuan Keputusan Bupati, jajaran direksi dan komisaris diduga menerima kelebihan pembayaran gaji serta fasilitas yang melanggar regulasi senilai Rp889 Juta. Dalam perspektif pidana korupsi, hal ini diindikasikan sebagai bentuk memperkaya diri secara tidak sah.
- Dugaan Kas Perusahaan untuk Pribadi (PT Muba Link): Di anak usaha PT Muba Link, kas perusahaan diduga diperlakukan bak pinjaman pribadi oleh oknum direksi atau pegawai sebesar Rp271 Juta. Praktik ini dinilai memiliki kemiripan dengan indikasi Pasal 8 UU Tipikor terkait penggelapan dalam jabatan.
- Dugaan Diskon & Compliment Tanpa Kontrol: Masih di PT Muba Link, pemberian diskon dan fasilitas compliment diduga dilakukan tanpa pengawasan ketat, sehingga menimbulkan dugaan kerugian sekitar Rp1,14 Miliar akibat penggunaan wewenang secara subjektif dan terindikasi sebagai bentuk abuse of power.
Sorotan Anak Usaha: Tunggakan Pajak dan Dugaan Pembiaran Piutang Macet
Lemahnya pengawasan internal juga diduga memicu bom waktu keuangan di anak usaha Petro Muba lainnya, yaitu PT MEP:
- Tunggakan Pajak: Ditemukan kewajiban perpajakan yang belum terselesaikan sebesar Rp13,77 Miliar, yang menjadi indikasi kuat adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi.
- Piutang Macet Raksasa: Menembus angka fantastis Rp43,31 Miliar. Nilai yang sangat besar tanpa langkah pengendalian yang jelas ini memicu pertanyaan publik atas dugaan adanya pembiaran yang disengaja oleh pihak manajemen serta menjadi indikasi lemahnya penerapan Good Corporate Governance.
Pengembalian Kerugian Tidak Menghapus Pidana: Bola Panas di Tangan APH
Secara hukum, jika dugaan pelanggaran ini memenuhi unsur pidana, pengembalian kerugian negara tidak otomatis menghentikan proses hukum. Ketentuan Pasal 4 UU Tipikor secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku.
Artinya, apabila aparat penegak hukum (APH) menemukan adanya unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea) dalam rentetan dugaan kasus ini, maka pengembalian dana hanya menjadi faktor yang meringankan hukuman, bukan menghentikan penyelidikan.
Besarnya nilai temuan membuat kasus ini dinilai memiliki modal materiil yang kuat bagi Kejaksaan maupun Kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan korupsi berjamaah di lingkungan PT Petro Muba yang strategis milik daerah.
Pihak Manajemen Belum Memberikan Keterangan Resmi
Guna keberimbangan berita, Tim Liputan Gabungan Media telah menyampaikan permintaan konfirmasi secara tertulis kepada pihak Manajemen PT Petro Muba pada Senin (18/5/2026).
Namun, hingga berita ini dilansir pada Sabtu (23/5/2026), pihak manajemen belum memberikan keterangan resminya terkait seluruh dugaan penyimpangan yang dibongkar oleh BPK tersebut. Publik kini menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. (Redaksi)
