MUBA, Globalinformasi.id – Aktivitas pengangkutan hasil bumi berupa minyak yang dilakukan secara masif di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali mendapat sorotan tajam. Kali ini, kritik keras datang dari pemerhati kebijakan publik yang akrab disapa Rin. Beliau melemparkan sindiran terhadap operasional armada tangki milik Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera yang kedapatan masih menggunakan plat kendaraan luar daerah atau non-Musi Banyuasin, Rabu (03/06/2026).
Berdasarkan pantauan di lapangan, armada truk tangki berkapasitas 8.000 liter dengan tulisan PT Jaya Abadi Sriwijaya dan Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera tersebut menggunakan nomor polisi (nopol) plat B 9045 SYU. Armada ini secara terus-menerus melintasi jalanan Bumi Serasan Sekate untuk mengangkut hasil kekayaan minyak bumi daerah Muba.
Menanggapi hal tersebut, Rin menyatakan bahwa tindakan mengoperasikan kendaraan berplat luar daerah secara permanen di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Musi Banyuasin, berpotensi menabrak sejumlah regulasi yang berlaku.
Secara nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 telah mengatur bahwa kendaraan yang digunakan lebih dari tiga bulan di luar wilayah registrasinya wajib melakukan mutasi demi ketertiban administrasi dan kepastian hukum.
Selain itu, dari sektor pendapatan daerah, tindakan tersebut dinilai merugikan kas daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang krusial.
Aturan ini dipertegas di tingkat regional melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan terkait petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kendaraan operasional perusahaan atau badan usaha yang beraktivitas secara menetap di wilayah Sumatera Selatan wajib didaftarkan di dalam provinsi agar kontribusi pajaknya masuk ke daerah operasional.
”Sangat tidak adil jika sebuah badan usaha atau koperasi mencari keuntungan besar dengan mengeruk kekayaan alam Musi Banyuasin, merusak fasilitas jalan lokal yang dilewati, namun bayar pajaknya justru mengalir ke kas pemerintah daerah lain hanya karena enggan mengurus mutasi plat kendaraan,” ujar Rin saat memberikan keterangannya kepada media.
Beliau mendesak pihak manajemen koperasi untuk segera melakukan mutasi nomor polisi armada tersebut menjadi plat Musi Banyuasin, atau minimal plat Provinsi Sumatera Selatan (BG).
”Melalui mutasi ke nopol setempat, maka bagi hasil dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor akan mengalir langsung ke pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dana pajak itulah yang nantinya bisa digunakan oleh pemerintah kabupaten untuk melakukan perbaikan dan perawatan infrastruktur jalan yang kian terbebani oleh aktivitas kendaraan berat pengangkut minyak tersebut,” tambah Rin tegas.
Di akhir keterangannya, Rin berharap Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satlantas Polres Muba dapat melakukan penertiban secara tegas terhadap kendaraan-kendaraan operasional angkutan barang dan hasil bumi yang masih menggunakan plat luar daerah secara permanen. Pengawasan ketat harus ditegakkan agar seluruh pelaku usaha patuh pada Perda dan aturan yang berlaku, sehingga potensi pendapatan daerah dari sektor pajak tidak menguap ke luar provinsi. (Redaksi)
