MUBA, Globalinformasi.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menunjukkan kinerja nyatanya dalam mengawal aspirasi masyarakat. Dipimpin langsung oleh unsur pimpinan dan anggota yang solid, Komisi II sukses memediasi sekaligus menuntaskan silang sengketa pengelolaan kebun plasma KUD Lintang Jaya oleh PT London Sumatra (Lonsum) Tbk yang berada di Desa Bangun Harja, Kecamatan Plakat Tinggi, Rabu (08/06/2026).
Keberhasilan ini dituangkan dalam penandatanganan Berita Acara resmi Nomor: 107/BA/KOM-II/DPRD/VI/2026 dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Lanjutan yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Muba pada Senin.
Rapat krusial dan strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Muba, Jon Kenedi, S.I.P., M.Si., didampingi Sekretaris Komisi II, Ziadatulher, S.H., M.H., serta anggota Komisi II lainnya, yaitu H. Amri Andi, S.T., Asnawi, S.H., dan Haryanto, S.H.
Langkah taktis Komisi II DPRD Muba ini juga didukung penuh oleh jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Muba, di antaranya Camat Plakat Tinggi, Rudi, S.E., M.Si.; Kepala Desa Bangun Harja, Adet Fiterzon; serta perwakilan dinas perkebunan, dinas koperasi dan UKM, bagian hukum, bagian tata pemerintahan, hingga ATR/BPN Kabupaten Muba.
Pertemuan ini menjadi bukti konsistensi Komisi II yang terus mengawal perkara ini sejak rapat pertama digelar pada 22 September 2025 lalu. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dan demi menjaga marwah lembaga legislatif, Komisi II DPRD Muba secara tegas mengeluarkan delapan rekomendasi utama yang wajib dipatuhi oleh pihak manajemen PT Lonsum Tbk.
Melalui keputusan tersebut, Komisi II mendesak dilakukannya negosiasi ulang bagi hasil dan cicilan utang bank agar tidak memberatkan anggota koperasi. Pihak perusahaan juga diwajibkan mengakomodir pembagian management fee sebesar lima persen untuk keperluan operasional dan gaji pegawai KUD, melibatkan koperasi dalam pengelolaan dan pengawasan kebun plasma, serta menyerahkan laporan hasil panen secara transparan.
Selain itu, PT Lonsum Tbk diinstruksikan untuk memfasilitasi pembuatan data Calon Petani Calon Lahan (CPCL) hingga terbitnya SK Bupati Musi Banyuasin, serta menanggung sepenuhnya seluruh biaya perbaikan kebun plasma agar mencapai hasil produksi yang maksimal.
Perusahaan juga diminta segera merampungkan infrastruktur fisik seperti pembangunan security drainase, patok kebun, patok blok, patok per kavling, menyepakati perencanaan program kerja, dan menata ulang luas kebun plasma menjadi kurang lebih tiga puluh hektar per blok. Komisi II juga menginstruksikan percepatan penyelesaian dokumen adendum perjanjian kerja sama untuk kebun plasma tahap empat dan lima.
Jika seluruh tuntutan ini tidak dipenuhi, Komisi II memberikan jaminan ketegasan berupa pengembalian hak pengelolaan kebun ke KUD Lintang Jaya atau kewajiban perusahaan memberikan uang talangan bulanan per kavling kepada petani berkisar antara satu juta hingga dua juta rupiah, disesuaikan dengan tahap tahun tanamnya.
Ketua Komisi II DPRD Muba, Jon Kenedi, S.I.P., M.Si., menyatakan bahwa kehadiran lembaga legislatif melalui Komisi II adalah untuk memastikan keadilan bagi masyarakat bawah tanpa mengabaikan iklim investasi yang sehat.
”Komisi II akan terus berdiri di garda terdepan untuk mengawal fungsi pengawasan ini. Kami pastikan setiap poin dalam Berita Acara ini bukan sekadar di atas kertas, melainkan harus diimplementasikan secara nyata di lapangan demi kesejahteraan warga Plakat Tinggi,” tegas Jon Kenedi.
Keberhasilan mediasi yang dihadiri perwakilan PT Lonsum, Bambang Hermanto, dan perwakilan KUD, Harmoko, ini semakin memperkuat nama baik Komisi II DPRD Muba sebagai wadah pengaduan masyarakat yang tepercaya, solutif, dan berwibawa di Kabupaten Musi Banyuasin. (Red)
