MUBA, GLOBALINFORMASI.ID – Ketegangan antara masyarakat Pangkalan Bulian dengan pihak korporasi kini memasuki babak baru yang kian memanas. Setelah berulang kali memberikan toleransi, warga kembali dihadapkan pada kekecewaan setelah mediasi yang digelar pada Senin, 6 Juli 2026, berakhir dengan kegagalan total (deadlock).
Alih-alih mengirim jajaran direksi yang mampu mengambil keputusan strategis, PT Medco dinilai hanya mengutus perwakilan yang tidak kompeten, tidak mampu bernegosiasi, dan tidak dapat mengambil keputusan. Langkah tersebut memicu gelombang amarah dan dianggap sebagai bentuk tindakan yang mempermainkan toleransi masyarakat lokal.
Merespons buntunya jalan musyawarah tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Nasional Pengawasan (GNP) Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Sumatera Selatan, di bawah komando Hamdani Sumantri, S.Sos., M.Si., resmi menyerukan gerakan massa melalui “Seruan Aksi Jilid 2: Geruduk PT Medco”.
Massa dijadwalkan akan mengepung titik aksi di PT Medco Desa Pangkalan Bulian pada Rabu, 8 Juli 2026, pukul 09.00 WIB.
Tudingan Taktik Mengulur Waktu di Balik Gagalnya Mediasi
Ketua DPW GNP TIPIKOR Sumsel, Hamdani Sumantri, secara tegas menyebut perusahaan raksasa energi ini sengaja menggunakan taktik mengulur waktu guna meredam gejolak, tanpa ada niat tulus menyelesaikan akar konflik agraria dan dampak lingkungan yang terjadi di lapangan.
”Mereka mengirim perwakilan yang tidak memiliki kapasitas negosiasi dan tidak punya kuasa mengambil keputusan. Ini mempermainkan hukum dan toleransi masyarakat. Kami tegaskan, rakyat tidak boleh kalah oleh korporasi yang bertindak semena-mena. Jalanan kini menjadi pilihan untuk menuntut keadilan,” ujar Hamdani.
Kegagalan proses mediasi ini juga, memperlihatkan bagaimana buntunya komunikasi akibat ketidaksiapan serta tidak adanya wewenang dari pihak perwakilan manajemen korporasi dalam menjawab tuntutan riil warga.
Rapor Merah Rentetan Dugaan Pelanggaran Korporasi
GNP TIPIKOR Sumsel menilai operasional perusahaan di wilayah ini sudah sarat dengan berbagai masalah yang merugikan ruang hidup masyarakat. Beberapa poin krusial yang menjadi landasan pergerakan massa kali ini meliputi:
- Dugaan Pengrusakan dan Perampasan Lahan: Praktik perluasan wilayah operasional yang diduga kuat telah menabrak hak milik adat serta tanah sah milik warga setempat.
- Dugaan Kerusakan Lingkungan: Aktivitas industri yang ditengarai telah memicu dampak sistemik terhadap kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup lokal.
- Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Hutan Kawasan: Indikasi adanya praktik lancung dalam pemanfaatan lahan hutan yang diduga tanpa prosedur hukum yang sah.
- Dugaan Pembebasan Lahan Cacat Prosedur: Proses ganti rugi atas tanah warga yang diduga berjalan tidak transparan dan sarat akan intimidasi.
- Dugaan Pembangunan Jalan Tol Tidak Sesuai Prosedur: Pembangunan infrastruktur korporasi yang diduga kuat melanggar regulasi teknis serta menabrak hak-hak masyarakat.
Tuntutan Mutlak: Audit Total dan Hentikan Aktivitas Perusahaan
Sikap kompromis kini telah tertutup. Dalam aksi jilid 2 nanti, aliansi masyarakat bersama aktivis anti-korupsi membawa sejumlah tuntutan harga mati, di antaranya:
- Mendesak ganti rugi dan pemulihan hak atas lahan masyarakat yang diduga telah dirugikan secara sepihak.
- Menuntut dilakukannya Audit Lingkungan Hidup serta audit menyeluruh terhadap seluruh proses pembebasan lahan yang diduga bermasalah.
- Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan mafia tanah dan dugaan korupsi pengelolaan hutan kawasan.
- Menuntut dilakukannya evaluasi total terhadap perizinan PT Medco.
- Menuntut penghentian total seluruh aktivitas operasional perusahaan selama permasalahan dan konflik lahan ini belum diselesaikan secara tuntas dan berkekuatan hukum tetap.
Seruan aksi ini kini telah meluas ke berbagai lini massa. GNP TIPIKOR Sumsel memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas demi menyelamatkan hak-hak rakyat yang diduga kuat telah dikebiri oleh kepentingan bisnis sepihak. (GI/Red)
