SUMSEL, Globalinformasi.id – Memasuki bulan kemerdekaan dan menyambut 81 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka, bendera Merah Putih mulai marak berkibar di setiap sudut wilayah. Namun bagi sebagian masyarakat, usia kemerdekaan yang makin matang ini tak lantas membawa angin segar. Kenyataan pahit justru kian mencekik kehidupan sehari-hari warga: jalanan rusak parah, krisis bahan bakar minyak (BBM), lumpuhnya perekonomian lokal, hingga deretan janji politik yang mendadak menguap tanpa bekas.
Atribut perayaan yang menyemarakkan ruang publik seolah tak mampu menutup kenyataan pahit yang dihadapi warga. Di saat para pejabat sibuk melempar narasi keberhasilan pembangunan jelang Peringatan Ulang Tahun Ke-81 Republik Indonesia, realitas di lapangan justru memperlihatkan jurang ketimpangan yang kian menganga. Harapan akan hidup yang lebih baik yang sempat dihembuskan saat musim pemilihan umum kini menguap, menggantung bersama spanduk-spanduk janji manis kampanye yang mulai pudar dimakan usia.
”Katanya kita sudah 81 tahun merdeka, tapi untuk sekadar lewat jalan yang layak dan dapat bensin saja setengah mati. Waktu kampanye dulu janjinya manis sekali mau menyejahterakan rakyat, begitu sudah duduk, janji-janji itu hilang entah ke mana,” ujar Budi (45), seorang pengemudi yang terjebak kemacetan jalan akibat antrean bbm.
Pemandangan kontras terlihat jelas di sepanjang jalur utama antar-kecamatan. Jalan raya yang menjadi urat nadi perekonomian kondisinya hampir hancur total, penuh lubang dalam yang membahayakan. Ketika ditagih komitmennya, pemerintah daerah kerap melontarkan dalih klasik: defisit anggaran. Ketiadaan dana pembangunan dijadikan alasan utama terhentinya perbaikan infrastruktur, seolah memaklumi penderitaan warga yang mempertaruhkan keselamatan di jalan rusak.
Padahal, perbaikan jalan dan pemerataan ekonomi merupakan menu utama dalam obral janji para politisi saat berebut suara rakyat. Kini, janji tinggal janji dan alasan defisit jadi tameng; rakyat hanya mendapatkan kenyataan berupa kemacetan horor dan kerusakan kendaraan.
Dampak domino dari krisis energi dan infrastruktur ini langsung memukul para pelaku UMKM:
- Warung Pinggir Jalan Bangkrut: Puluhan warung makan dan toko kelontong di sekitar SPBU mendadak sepi pembeli karena kawasannya tertutup total oleh lautan kendaraan yang mengantre BBM.
- Aktivitas Warga Lumpuh: Waktu produktif masyarakat habis hanya untuk berburu BBM, mengganggu distribusi hasil tani dan barang dagangan.
Di sisi lain, gelombang pemutusan mata pencaharian terjadi seiring maraknya penggerebekan terhadap penyulingan minyak tradisional milik warga. Meski penertiban dilakukan atas dasar regulasi, penindakan secara represif tanpa pembinaan ini justru memicu lonjakan angka pengangguran baru—sangat bertolak belakang dengan janji penciptaan lapangan kerja yang dahulu digemborkan.
”Kami tidak menolak aturan, tapi jangan cuma digerebek lalu dibiarkan kelaparan. Mana janji manis kalian yang dulu bersumpah akan merawat rakyat kecil? Bimbing kami agar sesuai standar, beri kami jalan keluar!” — Jeritan salah satu pekerja tambang rakyat.
Kondisi ini menjadi tamparan keras di usianya yang ke-81 ini. Alasan defisit anggaran tak seharunya membungkam hak dasar warga. Rakyat tidak membutuhkan sekadar seremoni kibar bendera dan narasi manis penguasa, melainkan bukti nyata: jalan yang layak, kemudahan energi, serta kepedulian atas nasib perut mereka. (Redaksi)
