MUBA, Globalinformasi.id – Pelayanan publik di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, diduga kuat diabaikan oleh perangkat desa. Hal ini terungkap setelah tim gabungan media menemukan kantor desa tersebut tutup rapat pada hari Senin, 8 Desember 2025, pukul 14.39 WIB, padahal masih berada dalam jam operasional kerja.
Pemandangan ironis berupa pagar dan pintu kantor desa yang terkunci rapat ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen Perangkat Desa Tanjung Dalam terhadap masyarakat.
Saat diwawancarai, salah seorang warga setempat yang enggan disebut namanya membenarkan kondisi tersebut. “Caknye tutup, tapi kalo masalah yang laen idak tau aku,” ujar warga tersebut, menyiratkan ketidaklaziman situasi kantor desa yang kosong di siang bolong.
Lebih mengejutkan lagi, warga itu menyarankan masyarakat yang memiliki keperluan mendesak untuk menempuh cara non-prosedural: mendatangi langsung rumah Kepala Desa.
“Kalu ado perlu langsung bae kerumah nyo,” tambahnya, seolah praktik layanan publik yang terpusat di kantor desa telah bergeser ke ranah privat rumah pimpinan.
Untuk mendapatkan konfirmasi dan alasan di balik penutupan kantor desa, tim media bergegas mendatangi kediaman Kepala Desa Tanjung Dalam. Namun, upaya ini kembali menemui jalan buntu. Setelah menunggu selama setengah jam, rumah Kepala Desa tetap tertutup tanpa ada respons.
Seorang warga di sekitar rumah Kades memberikan keterangan yang menambah sorotan tajam, menyebutkan bahwa Kades baru saja berada di rumah dan kemungkinan besar sedang tidur pada waktu tersebut.
“Tadi ado Pak Kades dirumah, mungkin tidok,” kata warga tersebut.
Demi Keberimbangan berita Tim Media mencoba meminta konfirmasi melalui whatsapp Kepala Desa, namun hingga berita ini tidak ada jawaban resmi dari pihak manapun.
Sorotan Tajam: Pelanggaran Disiplin dan Hak Publik
Temuan ini bukan hanya masalah ketidakhadiran, melainkan dugaan pelanggaran serius terhadap jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa, serta pengabaian hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara profesional dan mudah diakses.
Pelayanan desa, yang seharusnya menjadi garda terdepan birokrasi, kini diduga berpindah ke ruang pribadi, menimbulkan potensi maladministrasi, dan merusak citra tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Musi Banyuasin.
Kepada pihak terkait di Pemkab Muba, khususnya Camat Keluang, desakan untuk segera menindaklanjuti dan menginvestigasi temuan ini menjadi sangat mendesak agar hak-hak masyarakat tidak terus-menerus terabaikan. (Tim Liputan)
