JAKARTA, Globalinformasi.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, tengah menyiapkan langkah transformatif untuk mengubah wajah pelayanan publik di kantor-kantor pertanahan seluruh Indonesia. Fokus utamanya: melahirkan petugas loket yang tidak hanya ramah, tetapi juga menguasai teknis pertanahan secara mendalam.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa loket adalah “wajah” kementerian. Oleh karena itu, ia mewajibkan adanya kombinasi maut antara Product Knowledge (pengetahuan produk) dan Hospitality (keramahtamahan).
Dua Pilar Utama Transformasi Loket:
- Penguasaan Product Knowledge (Kecerdasan Teknis) Petugas loket bukan sekadar penerima berkas. Mereka harus memahami seluk-beluk regulasi pertanahan agar mampu memberikan solusi instan dan akurat bagi masyarakat yang datang berkonsultasi.
- Standar Hospitality (Keramahtamahan Prima) Mengadopsi standar layanan industri jasa keuangan atau perbankan, petugas diharapkan mampu melayani dengan empati, kesopanan, dan sikap profesional yang tinggi demi kenyamanan masyarakat.
”Ini perlu adanya asesmen ulang para petugas loket di semua Kantor Pertanahan (Kantah) besar. Mereka akan dibekali pembinaan khusus. Kombinasi pengetahuan dan keramahan ini adalah kunci,” tegas Menteri Nusron.
Sinkronisasi “Depan dan Belakang”
Selain membenahi sumber daya manusia di garda terdepan, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara loket pelayanan dan back office. Ia tidak ingin ada hambatan komunikasi yang menyebabkan proses administrasi di balik layar melambat sementara masyarakat menunggu di depan.
”Pelayanan yang optimal terjadi jika petugas di loket tahu apa yang dikerjakan di back office, dan sebaliknya. Semua harus satu irama,” tambahnya.
Langkah Strategis Mendatang:
- Asesmen Menyeluruh: Melakukan pemetaan kompetensi petugas loket di seluruh Kantor Pertanahan besar di Indonesia.
- Pelatihan Khusus: Menyelenggarakan workshop intensif mengenai etika pelayanan publik dan pemutakhiran regulasi pertanahan terbaru.
- Digitalisasi Terintegrasi: Memastikan sistem komputerisasi mendukung kecepatan kerja petugas loket dalam melayani pemohon.
-
Langkah ini diharapkan dapat menghapus citra birokrasi yang kaku dan lambat, berganti menjadi layanan pertanahan yang modern, cepat, dan humanis. (Red)
