MUBA, Globalinformais.id – Praktik pembangkangan hukum secara terang-terangan diduga tengah dipertontonkan oleh dua subkontraktor angkutan batu bara, PT Wijaya Sakti Abadi (WISA) dan PT Global Energi Lestari (GEL). Kedua perusahaan ini secara masif mengerahkan puluhan armada pengangkut hasil tambang milik PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (BSPC) melintasi jalan umum yang dilarang, Minggu (22/02/2026).
Aktivitas yang diduga ilegal ini terpantau melintasi wilayah padat pemukiman, mulai dari Desa Beji Mulyo (Kecamatan Tungkal Jaya) hingga Desa Mangsang (Kecamatan Bayung Lencir) menuju pelabuhan PT SMB. Padahal, Instruksi Gubernur Sumatera Selatan terkait larangan angkutan batu bara di jalan umum sudah lama diberlakukan, namun diduga diabaikan begitu saja oleh armada-armada raksasa ini.
Investigasi di lapangan menemukan bahwa puluhan armada milik PT WISA dan PT GEL beroperasi dengan identitas yang sangat mencurigakan. Banyak kendaraan yang diduga sengaja tidak memasang nomor polisi (nopol) atau tanpa identitas yang jelas. Sementara itu, armada lainnya justru menggunakan plat luar provinsi seperti Plat AB (Yogyakarta) dan Plat BK (Sumatera Utara).
Salah seorang perwakilan warga Desa Beji Mulyo mengungkapkan kemarahannya:
“Kami setiap hari dipaksa menghirup debu pekat, anak-anak kami terancam ISPA, dan jalan desa kami hancur lebur. truk-truk milik PT WISA dan PT GEL ini merusak jalan kami, tapi pajaknya dibayar ke daerah lain karena pakai plat luar. Ini ketidakadilan yang nyata!”
Landasan Hukum yang Dikangkangi
Penggunaan plat kendaraan luar daerah (AB dan BK) oleh PT WISA dan PT GEL dalam aktivitas bisnis jangka panjang di wilayah Sumatera Selatan diduga kuat melanggar sederet aturan perundang-undangan dan peraturan daerah, antara lain:
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Pasal 71 mewajibkan pemilik kendaraan bermotor yang pindah domisili lebih dari 3 bulan untuk melakukan mutasi kendaraan.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2020: Terkait jenis dan tarif PNBP pada Polri yang mengatur tentang pendaftaran dan mutasi kendaraan.
- Perda Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah: (Serta perubahannya) yang mewajibkan kendaraan yang beroperasi secara tetap di wilayah Sumsel untuk didaftarkan dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ke kas daerah Sumsel.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel No. 6 Tahun 2022: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Perusahaan yang beroperasi di Sumsel wajib menggunakan plat nomor “BG” untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur jalan yang mereka lalui.
- Perda Sumsel No. 5 Tahun 2011: Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara.
Dugaan Pembiaran oleh Otoritas Terkait
Sikap diam dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muba dan Dishub Provinsi Sumsel menimbulkan kecurigaan publik. Dugaan bahwa otoritas daerah telah “tunduk” demi kepentingan korporasi PT BSPC semakin kuat. Bagaimana mungkin konvoi puluhan armada tanpa identitas jelas dan berplat luar daerah bisa melenggang bebas melintasi pemukiman warga setiap hari tanpa ada tindakan pengandangan kendaraan?
Tuntutan Segera!
Masyarakat Musi Banyuasin mendesak Pj Bupati Muba dan Gubernur Sumatera Selatan untuk:
- Agar Segera Pemkab Muba dan Pemprov Sumsel: Mewajibkan PT WISA dan PT GEL memutasi plat kendaraan mereka ke plat BG sesuai aturan yang berlaku agar pajak masuk ke kas daerah Sumsel.
- Pemprov Sumsel: Memberikan denda kepada kedua subcon tersebut sejak lebih dari 3 bulan hingga saat ini masih beroperasi menggunakan nopol luar sumsel
- Tangkap dan Kandangkan seluruh armada yang beroperasi tanpa identitas (nopol) di wilayah Tungkal Jaya dan Bayung Lencir.
- Sanksi Tegas PT BSPC selaku perusahaan pemberi kerja atas dugaan pembiaran terhadap subkontraktornya.
- Transparansi Kinerja Dishub: Audit investigasi terhadap Dishub Muba dan Sumsel atas dugaan pembiaran pelanggaran ini.
Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, warga menyatakan kesiapannya untuk melakukan aksi blokade jalan dan berbagai elemen masyarakat akan melakukan aksi damai di halaman Pemprov Sumsel demi menyelamatkan kesehatan dan infrastruktur desa kami. (Red)
