MUBA, Globalinformasi.id – Publik Bumi Serasan Sekate dikejutkan dengan munculnya angka fantastis dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Musi Banyuasin. Betapa tidak, anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk genset yang semula hanya ratusan juta rupiah, mendadak membengkak menjadi Rp 780.186.186.700 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah lebih).
Meski pihak Bagian Umum Setda Muba telah melayangkan permohonan maaf dan mengklaim adanya “salah input” (human error), polemik ini justru membuka kotak pandora mengenai bobroknya sistem verifikasi internal di lingkup strategis pemerintahan kabupaten.
Bukan Sekadar Salah Ketik, Tapi Cacat Verifikasi
Muncul pertanyaan besar: Bagaimana mungkin angka sebesar itu bisa melewati sistem tanpa terdeteksi sebelum ditayangkan secara resmi di portal SIRUP LKPP? Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tanggung jawab penuh atas keabsahan data rencana pengadaan.
”Ini bukan soal typo huruf, tapi typo anggaran yang nilainya hampir satu triliun. Jika tahap perencanaan saja sudah luput dari verifikasi berlapis, bagaimana dengan tahap pelaksanaan dan pertanggungjawabannya nanti?” ujar RN pemerhati kebijakan publik.
Secara aturan, setiap input data di SIRUP seharusnya melalui tahapan verifikasi oleh Admin PPE (Pusat Pelayanan Ekstranet) atau setidaknya diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Lolosnya angka “ajaib” ini menjadi bukti nyata adanya kelalaian administrasi yang tidak bisa dianggap remeh hanya dengan kata maaf.
Sorotan Dugaan Penggunaan BBM Subsidi: Melanggar Aturan?
Selain nilai yang tidak masuk akal, uraian pekerjaan dalam RUP tersebut mencantumkan belanja “Minyak Pertalite”. Padahal, berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014, instansi pemerintah dilarang keras menggunakan BBM penugasan atau bersubsidi untuk kegiatan operasionalnya.
Jika Setda Muba menganggarkan Pertalite dalam APBD, maka secara eksplisit mereka berencana menabrak aturan pendistribusian BBM nasional. Hal ini berpotensi menjadi temuan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait efisiensi subsidi negara.
Desakan Sanksi Administrasi
Hingga berita ini diturunkan, publik mendesak agar Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin tidak tinggal diam. Kendati belum ada kerugian negara secara nyata karena masih dalam tahap perencanaan, sanksi administrasi berupa teguran keras hingga evaluasi jabatan bagi oknum yang lalai wajib dilakukan.
Tanpa sanksi tegas, “salah input” akan terus menjadi tameng klasik bagi birokrasi untuk menutupi ketidakprofesionalan dalam mengelola uang rakyat yang jumlahnya sangat masif. (Red)
