MUBA, Globalinformasi.id – Dugaan Aroma ketidakberesan menyengat dari rincian dokumen belanja Sekretariat DPRD Musi Banyuasin yang saat ini tengah beredar luas. Dua bendera perusahaan, CV Tara Jaya dan CV KITEK PACAK, mencuat sebagai penyedia yang mendominasi berbagai pengadaan komoditas pangan hingga perlengkapan mandi bernilai fantastis, meskipun izin usaha keduanya diduga kuat tidak memenuhi kualifikasi aturan pengadaan pemerintah, Sabtu (28/03/2026).
Penelusuran mendalam tim investigasi melalui salah satu website pengadaan mengonfirmasi validitas identitas kedua vendor tersebut sebagai penyedia lokal. Namun, data perizinan membongkar fakta yang kontras antara bidang usaha legal mereka dengan realisasi belanja di lapangan.
Fenomena penunjukan dugaan vendor “Palugada” ini memicu tanda tanya besar terkait dugaan lemahnya verifikasi di tingkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DPRD Muba.
Temuan Fantastis CV Tara Jaya
Berdasarkan dokumen realisasi yang sedang beredar luas, CV Tara Jaya tercatat menyuplai berbagai kebutuhan pokok dalam volume partai besar, seperti:
- Udang senilai Rp123.240.000
- Minuman Isotonik senilai Rp137.400.000
- Daging Sapi senilai Rp50.400.000
- Handuk Mandi senilai Rp13.680.000
Namun, verifikasi data membongkar bahwa CV Tara Jaya didominasi oleh izin Perdagangan Eceran (KBLI awalan 47). Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021, penyedia wajib memiliki izin usaha yang sesuai dengan bidang dan skala pekerjaan. Penggunaan izin eceran—yang diperuntukkan bagi toko kecil—untuk menyuplai kontrak ratusan juta rupiah memicu dugaan kuat adanya pelanggaran kualifikasi administrasi pengadaan.
Dugaan Maladministrasi Spesialisasi Bidang
Kejanggalan yang lebih ekstrem ditemukan pada CV KITEK PACAK. Perusahaan ini tampil dominan dalam menyuplai buah-buahan segar seperti:
- Apel Madu senilai Rp46.080.000
- Anggur Merah senilai Rp32.400.000
- Pir Jambu senilai Rp32.400.000
- Buah Naga senilai Rp19.200.000
Ironisnya, data KBLI menunjukkan bahwa CV KITEK PACAK adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Percetakan Umum (18111), Konstruksi Gedung (41016), dan Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101). Ketimpangan antara izin membangun jalan atau gedung dengan realisasi suplai buah segar ratusan juta ini memunculkan dugaan adanya pelanggaran kualifikasi teknis yang sangat telanjang.
Praktik operasional kedua vendor ini diduga kuat menabrak PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mewajibkan badan usaha beroperasi sesuai ruang lingkup izin di sistem OSS RBA. Memaksakan vendor konstruksi dan toko eceran masuk ke ranah pengadaan pangan partai besar mencerminkan dugaan lemahnya sistem kontrol internal di Sekretariat DPRD.
Sorotan Aktivis dan Desakan Audit
Menanggapi temuan ini, salah satu aktivis pemerhati kebijakan pemerintah menyatakan bahwa pola ini berpotensi merugikan keuangan daerah akibat hilangnya efisiensi anggaran.
“Ada dugaan bahwa pengadaan ini tidak melalui proses verifikasi yang benar. Ketika pemerintah menunjuk vendor yang bukan distributor atau spesialis di bidangnya, negara diduga harus membayar lebih mahal karena adanya rantai perantara atau makelar,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat DPRD Muba belum memberikan klarifikasi resmi mengenai dasar hukum penunjukan vendor yang diduga tidak kompeten secara kualifikasi administrasi tersebut. Redaksi telah melayangkan surat konfirmasi resmi untuk meminta hak jawab segera demi transparansi informasi kepada publik.
Menanggapi temuan ini, Inspektorat dan aparat penegak hukum didesak segera melakukan audit investigatif terhadap Sekretariat DPRD Muba atas dugaan pelanggaran Perpres No. 12 Tahun 2021.
Penunjukan vendor konstruksi untuk pengadaan pangan merupakan dugaan kelalaian administrasi fatal yang harus dipertanggungjawabkan oleh PPK. Publik menuntut transparansi penuh dan evaluasi segera terhadap jabatan Sekretaris DPRD guna menghentikan potensi kerugian negara akibat praktik vendor “Palugada” yang tidak kompeten. (Redaksi)
