TANJUNGPINANG, Globalinformais.id – Dugaan praktik “kencing di jalan” terhadap komoditas pipa merek Rucika yang keluar dari Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Tanjung Uban kini memasuki babak baru. Kasus ini bukan lagi sekadar soal barang keluar-masuk, melainkan potensi skandal pajak sistemik yang diduga telah menggerogoti pendapatan negara selama bertahun-tahun.
Modus Transit: Kamuflase Hukum?
Informasi yang diperoleh media ini mengarah pada skema transit singkat yang mencurigakan. Barang yang masuk dari Jakarta ke wilayah FTZ seharusnya mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan syarat dikonsumsi atau digunakan di dalam kawasan tersebut. Namun, temuan di lapangan menunjukkan pipa-pipa milik PT Bintan Indo Baru (BIB) diduga hanya menjadikan gudang Uban sebagai tempat “cuci dokumen” sebelum dilarikan ke zona pabean (Batu 6, Tanjungpinang) tanpa pelunasan pajak yang wajib.
“Jika barang keluar dari zona bebas ke zona ekonomi biasa, pajaknya wajib dibayar seketika di perbatasan. Jika ini lolos hingga ke toko-toko di Batu 6, maka ada prosedur hukum yang sengaja dilompati,” tegas seorang praktisi hukum pajak yang memantau kasus ini.
Teka-teki Pengawasan: Dimana Bea Cukai?
Satu hal yang paling mengusik rasa keadilan adalah bagaimana iring-iringan barang tersebut bisa menembus barikade pengawasan. Setiap jengkal barang yang keluar dari FTZ berada di bawah otoritas penuh Bea Cukai. Muncul desakan publik agar instansi terkait membuka data manifes dan dokumen pemberitahuan pabean (PPFTZ-01) milik PT BIB untuk membuktikan apakah ada setoran PPN ke kas negara.
Jika pengawasan hanya bersifat formalitas tanpa verifikasi faktual, maka patut diduga ada celah “main mata” yang membiarkan kerugian negara terjadi di depan mata.
Respon Reaktif: Ada Apa dengan PT BIB?
Bantahan emosional dari perwakilan distributor berinisial A, yang sempat melontarkan kata-kata kasar saat dikonfirmasi, justru menimbulkan tanda tanya besar. Secara psikologis, reaksi berlebihan seringkali muncul saat sebuah fakta sensitif tersentuh. Sementara itu, sikap bungkam dari jajaran Direktur dan Komisaris PT BIB semakin memperkuat kesan adanya hal yang sengaja ditutupi dari publik.
Desakan Audit Investigatif
Mengingat aktivitas ini diduga telah berlangsung sejak 2022 hingga 2025, aparat penegak hukum dan Direktorat Jenderal Pajak didesak untuk melakukan audit investigatif terhadap aliran barang dan faktur pajak PT BIB. Potensi kerugian negara yang terakumulasi selama tiga tahun diprediksi mencapai angka yang signifikan.
Media ini berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas, memastikan bahwa kawasan FTZ tidak dijadikan tameng bagi oknum pengusaha nakal untuk memperkaya diri dengan cara mengemplang pajak.
(Red)
