MUBA, Globalinformasi.id – Praktik illegal drilling di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kini mencapai titik nadir. Wilayah Belide, Desa Suka Damai, Kecamatan Tungkal Jaya, telah berubah menjadi “zona tak bertuan” di mana hukum seolah lumpuh di hadapan kuasa mafia minyak. Investigasi terbaru (28/01/2026) mengungkap fakta mengerikan: penjarahan hutan kawasan yang sistematis, kerusakan lingkungan total, hingga upaya pembungkaman pers.
Hutan Lindung yang Menghitam
Bukan lagi sekadar mencari sesuap nasi, aktivitas di Belide telah menjelma menjadi perusakan alam skala besar. Para pelaku dengan leluasa mengebor di zona hutan kawasan tanpa izin. Pantauan di lapangan menunjukkan:
- Limbah Beracun: Minyak mentah meluber bebas, mengubah tanah hutan menjadi hamparan hitam pekat yang mematikan ekosistem lokal.
- Bom Waktu: Tanpa standar K3 dan SOP migas yang sah, ribuan pekerja bertaruh nyawa di sumur-sumur yang bisa meledak kapan saja.
- Eksploitasi Manusia: Keselamatan jiwa pekerja dikesampingkan demi mengejar profit cepat bagi para “pemain” besar.
Skandal Suap: Membeli Diam dengan Rupiah
Di balik deru mesin bor, terendus aroma busuk upaya pembungkaman informasi. Ditemukan bukti percakapan digital yang mengungkap adanya skema “dana koordinasi” sebesar Rp2 juta per lahan. Dana ini diduga dialokasikan untuk menyuap oknum media agar menutup mata terhadap praktik ilegal yang terjadi.
“Ini bukan lagi soal ekonomi rakyat, ini perusakan sistematis. Mereka merampok hutan kami dan meracuni tanah kami tanpa tersentuh,” ungkap seorang warga lokal dengan nada getir.
Hingga berita ini diterbitkan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) di Musi Banyuasin belum memberikan keterangan
Pertanyaan Besar untuk APH
Meski kerusakan kasat mata dan desakan publik kian menguat, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Musi Banyuasin terpantau masih bungkam. Absennya tindakan nyata di lokasi memicu kecurigaan publik: Apakah hukum memang tak berdaya, atau sengaja dibiarkan mati di Tungkal Jaya?
Masyarakat kini mendesak Kapolda Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Muba untuk segera turun tangan melakukan “operasi pembersihan” total. Publik menanti keberanian negara untuk menyeret aktor intelektual di balik layar, bukan sekadar menindak pekerja kecil di lapangan.
