MUBA, Globalinformasi.id – Penegakan hukum di Musi Banyuasin (Muba) kini berada di bawah sorotan tajam. Dugaan skandal mafia minyak ilegal yang menyeret nama Gunadi Ripin yang diduga seorang oknum anggota Polri yang kini bertugas di Polresta Palembang, hingga kini terkesan “jalan di tempat”. Meski lokasi telah dipasangi himbauan oleh Polsek Sungai Lilin, publik bertanya-tanya: Apakah selembar kertas himbauan cukup untuk menghapus dosa pidana para pelaku? Sabtu (10/01/2026).
Pantauan Tim Gabungan Media pada Kamis (11/12/2025) di Talang Siku, Kecamatan Sungai Lilin, menunjukkan gudang tersebut tertutup rapat pagar seng. Di dalamnya, armada berupa mobil tangki biru putih bertuliskan PT. DOA UMAK SEJAHTERA masih terparkir rapi. Namun, anehnya, tidak ada garis polisi (police line) atau tindakan penyitaan alat bukti. Yang ada hanyalah selembar himbauan—tindakan yang dinilai publik sebagai upaya “kosmetik” untuk meredam amarah warga.
Bantahan: “Bukan Milik Saya”
Demi menjaga keberimbangan informasi, Tim Gabungan Media mencoba melakukan konfirmasi kepada Gunadi Ripin melalui pesan singkat terkait dugaan kepemilikan gudang pengolahan minyak ilegal tersebut. Namun, oknum anggota Polri tersebut secara tegas membantah keterlibatannya.
“Bukan milik saya, dan tidak ada kaitan dengan saya,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi oleh tim gabungan media.
Meskipun terdapat bantahan, fakta lapangan dan keterangan dari warga sekitar tetap mengarah pada nama yang sama, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang harus segera dijawab oleh pihak berwenang melalui penyelidikan transparan.
Himbauan Bukan Akhir Pidana: Pelaku Tetap Harus Diseret ke Pengadilan!
Muncul pertanyaan krusial di tengah masyarakat: Jika gudang sudah tidak beroperasi dan sudah diberi himbauan, apakah pemilik gudang, pemilik lahan, serta pihak terlibat lainnya bisa lepas dari jeratan hukum?
Secara hukum, jawabannya adalah TIDAK. Ada beberapa alasan kuat mengapa proses hukum harus tetap berjalan meskipun aktivitas telah terhenti:
- Delik Pidana Telah Terjadi: Berhentinya sebuah aktivitas kejahatan tidak menghapuskan tindak pidana yang sudah dilakukan di masa lalu. Berdasarkan UU Migas, praktik pengolahan minyak ilegal adalah kejahatan serius yang ancaman pidananya adalah penjara dan denda miliaran rupiah, bukan sekadar teguran tulisan.
- Jejak Kejahatan Lingkungan: Fakta bahwa Sungai Rimba Rakit dan parit warga tercemar pada September 2025 adalah bukti otentik adanya kerugian lingkungan yang nyata. Pembersihan lokasi pasca kedatangan wartawan tidak menghapus fakta bahwa hukum lingkungan telah dilanggar.
- Barang Bukti Harus Disita: Keberadaan tangki minyak dan peralatan di lokasi adalah barang bukti kejahatan yang sah. Membiarkan alat-alat tersebut tetap di sana tanpa penyitaan resmi menimbulkan kecurigaan adanya upaya melindungi pelaku.
- Pelanggaran Kode Etik Berat: Jika terbukti terlibat, oknum anggota Polri tidak hanya terancam pidana umum, tapi juga pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri yang bisa berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Masyarakat Menolak Lupa, Mendesak Kapolda dan Kapolri Bertindak
”Ay Pak, lah lamo gudang itu… tiap malam aroma minyak menyengat. Sungai kami tercemar,” keluh salah satu warga dengan nada pasrah. Trauma warga ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menutup pintu pagar dan memasang selembar kertas.
Tim Gabungan Media menegaskan bahwa himbauan Polsek bukanlah pengganti proses hukum. Jika para pemilik lahan dan pihak-pihak yang terlibat dibiarkan bebas tanpa proses peradilan yang transparan, maka hal ini akan menjadi preseden buruk bahwa hukum di Sumatera Selatan memang benar-benar tumpul jika berhadapan dengan oknum.
Situasi ini adalah ujian integritas bagi Kapolda Sumsel. Publik menuntut tindakan nyata: Audit kepemilikan gudang tersebut dan adili para mafia minyak ini secara terbuka. Jangan biarkan institusi Polri terus terkoyak oleh ulah oknum yang merasa kebal hukum hanya karena memakai seragam. (Redaksi/Tim Gabungan Liputan).
