MUBA, GLOBALINFORMASI.ID — Praktik tata kelola pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menjadi sorotan tajam. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan mendapati sederet kejanggalan dalam pengelolaan anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli/Staf Khusus Bupati pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran (TA) 2025.
Berdasarkan dokumen LHP BPK Nomor: 57.B/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 tertanggal 30 Mei 2026, Pemkab Musi Banyuasin menyajikan realisasi Belanja Jasa Tenaga Ahli TA 2025 (audited) sebesar Rp4.893.240.000,00 dari total anggaran Rp5.550.150.000,00.
Dari jumlah tersebut, terdapat realisasi khusus Belanja Tenaga Ahli untuk Staf Khusus Bupati pada Setda sebesar Rp405.000.000,00 (57,28%) dari alokasi anggaran sebesar Rp707.000.000,00.
Tak hanya persoalan anggaran yang membebani keuangan daerah, audit BPK mengungkap indikasi kuat pelanggaran aturan secara beruntun—mulai dari absennya payung hukum, tak adanya seleksi kompetensi, hingga ditemukannya fenomena rangkap jabatan ganda di BUMD yang memicu potensi benturan kepentingan (conflict of interest).
Audit BPK menemukan bahwa pengangkatan 9 orang Staf Khusus Bupati pada TA 2025 hanya didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda dengan staf khusus bersangkutan.
BPK secara tegas menyatakan pengangkatan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena tidak merujuk pada regulasi yang lebih tinggi seperti Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan/Keputusan Kepala Daerah (KDH). Hal ini dinilai melanggar asas legalitas sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Anehnya lagi, penunjukan para Staf Khusus ini dilakukan tanpa dokumen perencanaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), analisis kebutuhan, maupun seleksi kualifikasi/kompetensi yang terukur.
Kabag Prokopim Setda Muba bahkan mengakui di hadapan pemeriksa BPK bahwa peningkatan anggaran belanja staf khusus setiap tahun dilakukan karena “arahan lisan dari KDH untuk menambah alokasinya.”
Kritik tajam BPK juga tertuju pada mekanisme pertanggungjawaban pembayaran honorarium sebesar Rp5.000.000,00 per orang setiap bulan.
Dari pengujian dokumen pertanggungjawaban pembayaran honorarium periode Januari s.d. Desember 2025 sebesar Rp405.000.000,00, BPK tidak menemukan adanya daftar kehadiran (absen) maupun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang dapat dijadikan dasar pembayaran.
Pihak Kabag Prokopim berdalih bahwa Staf Khusus Bupati hanya bekerja jika dipanggil oleh KDH untuk berdiskusi atau membahas permasalahan tertentu, dan tidak diwajibkan membuat laporan pelaksanaan tugas atau hasil pekerjaan.
Fakta ini jelas menabrak PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 15 Tahun 2024, yang mewajibkan setiap pengeluaran daerah didukung bukti sah serta memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja Pemkab.
Temuan paling krusial yang mengancam prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah ditemukannya tiga Staf Khusus Bupati yang secara bersamaan menduduki posisi strategis sebagai Komisaris dan Direksi di BUMD milik Pemkab Muba.
Ketiganya yaitu inisial Mua (Staf Khusus Bupati Bidang Penegakan Hukum, HAM, dan Ketertiban) yang merangkap sebagai Komisaris Independen PT PM sejak 2022.
Selanjutnya inisial Cha (Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintah, Politik, dan Pengembangan SDM) yang merangkap sebagai Komisaris Utama PT PM sejak September 2025.
Serta inisial AWB (Staf Khusus Bupati Bidang Percepatan Pembangunan, Investasi, Kerjasama Daerah, dan Lingkungan Hidup) yang merangkap sebagai Komisaris PT MEMB periode Oktober 2024–Mei 2025 sekaligus Plt. Direktur PT MEP sejak Juli 2025.
Kabag Prokopim menjelaskan bahwa rangkap jabatan tersebut merupakan “preferensi dari Bupati.”
Padahal, BPK menegaskan bahwa kondisi ini bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang melarang tegas anggota Direksi/Komisaris BUMD memangku jabatan rangkap yang berpotensi menimbulkan conflict of interest.
Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Musi Banyuasin agar memedomani regulasi dan kajian yang memadai dalam menetapkan Staf Khusus Bupati.
BPK juga merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kabag Prokopim selaku KPA untuk lebih cermat mengawasi dan mengendalikan realisasi Belanja Jasa Tenaga Ahli pada satuan kerjanya.
Guna menjamin keberimbangan berita (cover both sides) sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Redaksi Globalinformasi.id telah melayangkan Surat Permohonan Konfirmasi Resmi Nomor: 210/GI/RED/IX/2026 tertanggal 19 Agustus 2026 yang ditujukan langsung kepada Bupati Musi Banyuasin.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum memberikan tanggapan tertulis maupun menerima ruang wawancara yang disediakan redaksi.
Redaksi tetap membuka ruang Hak Jawab dan Klarifikasi bagi pihak Pemkab Muba sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Tim Redaksi)
