MUBA, Globalinformasi.id – Praktik pertambangan yang dilakukan oleh PT Duta Laksana Jaya (DLJ) yang beroperasi di Desa Supat Barat, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin kini tengah menjadi sorotan tajam publik karena muncul dugaan kuat adanya “main mata” atau kongkalikong antara pihak perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin serta DPRD Musi Banyuasin, menyusul temuan bahwa aktivitas tambang tetap berjalan meski statusnya dalam penutupan sementara, Senin (23/02/2026).
Kronologi Penutupan: Hanya di Atas Kertas?
Sebelumnya, PT Duta Laksana Jaya resmi dijatuhi sanksi penutupan sementara pada Senin, 24 November 2025. Penutupan tersebut dilakukan secara resmi oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta pihak Kecamatan Babat Supat. Langkah ini diambil sebagai respons atas desakan masyarakat mengenai pelanggaran administratif perizinan, namun efektivitasnya kini dipertanyakan besar-besaran karena diduga hanya formalitas semata.
Bongkar Sandiwara: Alat Berat Tetap Menderu
Berdasarkan hasil investigasi langsung oleh tim ke lokasi di Desa Supat Barat pada Selasa, 27 Januari 2026, ditemukan fakta bahwa perusahaan tersebut kembali beroperasi lagi. Meski telah dinyatakan ditutup sejak dua bulan lalu, tim mendapati alat berat milik PT DLJ masih terus melakukan aktivitas penambangan secara masif. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya sandiwara penutupan untuk meredam publik, sementara Pemkab Muba dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkesan mandul dalam pengawasan.
Konfirmasi Dinas Perizinan (DPMPTSP) Muba
Pada hari yang sama, Selasa (27/01/2026), tim melakukan konfirmasi langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Banyuasin.
Pihak dinas memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa PT Duta Laksana Jaya saat ini sedang mengurus izin dasar di tingkat kabupaten sesuai dengan kewenangan kabupaten.
Seorang warga Desa Supat Barat yang menjadi narasumber di lapangan mengungkapkan kekecewaannya.
“Kami melihat sendiri alat berat mereka masih bekerja siang malam. Penutupan yang dilakukan pemerintah kemarin itu seperti hanya sandiwara buat membohongi kami. Di depan publik katanya ditutup, tapi kenyataannya mereka tetap bebas menambang seolah tidak ada hukum yang berlaku,” ujarnya dengan nada kecewa.
Desakan Pemeriksaan oleh KPK RI
Keberanian PT DLJ untuk tetap beroperasi meskipun izinnya baru sebatas pengurusan izin dasar menimbulkan spekulasi adanya keterlibatan oknum elit. Oleh karena itu, masyarakat dan tim investigasi meminta KPK RI atau lembaga setingkat lainnya untuk segera turun tangan memeriksa pihak Pemkab Muba dan DPRD Muba yang diduga terlibat dalam praktik kongkalikong atau pembiaran ini yang diduga kuat adanya indikasi suap. Bupati Muba yang saat ini sudah menjabat secara definitif didesak untuk bertindak tegas agar tidak ada kesan tebang pilih dalam penegakan hukum di wilayahnya. (Red)
