MUBA, Globalinformasi.id – Tragedi lingkungan berskala besar kembali meledak di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada Selasa (31/03/2026), kebakaran hebat melanda sumur minyak ilegal di kawasan Pintu Air 4, Estate Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang. Ironisnya, lokasi titik api berada tepat di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) milik raksasa perkebunan sawit, PT Hindoli.
Insiden ini bukan sekadar kebakaran rutin. Skala api yang melahap hampir seluruh Hamparan Cobra 1 menunjukkan adanya aktivitas eksploitasi masif yang seolah “dipelihara” di jantung lahan perusahaan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan berada pada level sangat parah; ratusan pohon sawit perusahaan hangus, tanah terkontaminasi limbah hitam, dan sedikitnya 10 kerangka kendaraan operasional nampak hancur berserakan menjadi saksi bisu kehancuran ekosistem tersebut.
Sorotan Tajam Pemerhati Kebijakan Lingkungan: “Hindoli Diduga Kuat Melakukan Pembiaran!”
Menanggapi bencana ini, salah satu Pemerhati Kebijakan Lingkungan berinisial RN, memberikan kritik pedas terkait peran dan tanggung jawab PT Hindoli sebagai pemegang konsesi lahan.
“Kejadian ini adalah bukti nyata kegagalan pengawasan korporasi. Bagaimana mungkin aktivitas ilegal dengan skala sebesar ini—melibatkan alat berat, puluhan armada, hingga membangun pemukiman sumur di satu hamparan—bisa berlangsung di lahan HGU PT Hindoli jika bukan karena adanya dugaan pembiaran?” cetus RN saat diminta tanggapannya, Rabu (01/04/2026).
Menurut RN, perusahaan tidak bisa bersembunyi di balik status ‘ilegal’ para penambang untuk melepaskan tanggung jawab mereka terhadap kelestarian lingkungan di wilayah kerja mereka.
“Secara hukum, pemegang HGU wajib menjaga keamanan dan kelestarian lingkungannya. Jika terjadi kebakaran masif seperti ini, PT Hindoli harus bertanggung jawab penuh! Jangan hanya mau ambil untung dari tanah Muba tapi membiarkan lingkungannya diperkosa oleh aktivitas ilegal. Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi izin HGU perusahaan ini karena dinilai gagal menjaga amanat undang-undang lingkungan hidup,” tegasnya kembali.
Tanda Tanya Besar bagi APH dan Pemkab Muba
Hingga detik ini, baik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maupun Aparat Penegak Hukum (APH) belum memberikan keterangan resmi. Bungkamnya otoritas terkait di tengah bukti nyata kerusakan lingkungan—termasuk bangkai mobil yang hangus—memicu kecurigaan publik akan lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di areal korporasi besar.
Siapa yang akan bertanggung jawab memulihkan tanah Muba yang kini hitam dan beracun? Adapakah dibalik Pt Hindoli sehingga aktivitas kegiatan ilegal drilling tersebut merajalela? Jangan sampai hukum tumpul saat berhadapan dengan korporasi raksasa.
(Redaksi)
