JAKARTA, Globalinformasi.id – Kinerja penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Mampang kini tengah menjadi sorotan tajam. Sebuah laporan kasus dugaan penipuan dengan nilai kerugian fantastis mencapai Rp1 miliar dikabarkan jalan di tempat selama dua tahun terakhir. Kondisi ini memicu dugaan ketidakprofesionalan oknum aparat dalam menangani perkara yang telah dilaporkan sejak tahun 2024 tersebut.
Hingga saat ini, belum ada kepastian hukum maupun penetapan tersangka, sehingga memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat mengenai adanya dugaan kelalaian dalam proses penyidikan.
Ironi Penegakan Hukum: Pelaku Diduga Masih Melenggang Bebas
Korban yang merasa hak hukumnya terabaikan menyatakan kekecewaan mendalam atas lambannya progres perkara ini. Menurutnya, bukti-bukti awal seharusnya sudah cukup bagi penyidik untuk bergerak lebih progresif.
”Sudah dua tahun saya menunggu keadilan, namun laporan saya seolah mengendap. Ada dugaan kuat bahwa penanganan kasus ini tidak berjalan sesuai prosedur standar operasional (SOP). Mengapa terduga pelaku masih bebas tidak tersentuh hukum? Ini yang menjadi tanda tanya besar,” ujar korban dengan nada geram.
Poin Utama Sorotan Publik:
- Dugaan Stagnasi Kasus: Laporan selama 24 bulan tanpa adanya kejelasan status hukum maupun penetapan tersangka.
- Dugaan Ketidakprofesionalan: Munculnya persepsi publik mengenai adanya dugaan tebang pilih dalam penanganan perkara besar di level Polsek.
- Dugaan Pelanggaran Kode Etik: Proses yang berlarut-larut memicu kecurigaan adanya dugaan pembiaran oleh oknum penyidik terkait.
Menuju Meja Propam Polri
Menyikapi kebuntuan ini, pihak korban berencana membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Laporan resmi mengenai dugaan pelanggaran disiplin dan dugaan ketidakprofesionalan penyidik akan segera dilayangkan ke Divisi Propam Polri.
Langkah ini diambil bukan hanya demi pengembalian kerugian materiil, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik hukum yang dianggap tumpul dalam menangani kasus-kasus tertentu.
Desakan Evaluasi Total
Masyarakat dan pemerhati hukum mendesak pimpinan Polri untuk segera melakukan audit investigasi terhadap unit yang menangani kasus ini. Transparansi sangat dibutuhkan untuk menepis dugaan adanya ‘permainan’ di balik layar dan untuk membuktikan bahwa institusi Polri tetap berkomitmen pada prinsip Presisi. (Redaksi)
