Muba, Globalinformasi.id – Dugaan praktik “proyek siluman” kembali mencuat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Pembangunan proyek drainase di Desa Saud, Kecamatan Batang Hari Leko, yang bersumber dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Muba, diduga kuat melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan secara fatal mengabaikan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Investigasi tim gabungan media pada Senin, 8 Desember 2025, menemukan dua Dugaan pelanggaran krusial di lokasi proyek yang sangat mengkhawatirkan:
1. Pelanggaran KIP: Proyek Gelap Tanpa Identitas
Proyek vital yang menggunakan dana publik ini terpantau berjalan tanpa pemasangan papan plang informasi kegiatan (direksi kit) sama sekali. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi anggaran, volume pekerjaan, kontraktor pelaksana, dan batas waktu penyelesaian.
Salah satu pekerja yang diwawancarai mengakui, “Belum dipasang mungkin pak papan plang, nah kalau APD setahu aku dak katek jadi aku begawe begawe bae (belum dipasang mungkin pak papan plang, kalau APD setahu saya tidak ada, jadi saya bekerja saja).”
Ketiadaan plang informasi ini secara langsung mencederai hak publik untuk mengetahui (Right to Know) dan mengindikasikan adanya upaya untuk menutup-nutupi informasi proyek.
2. Pelanggaran K3 Fatal: Nyawa Pekerja Dipertaruhkan!
Lebih jauh, tim media menyaksikan para pekerja beroperasi di area konstruksi tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, seperti helm, sepatu keselamatan, atau rompi reflektor. Kondisi ini secara eksplisit melanggar UU K3 dan menempatkan nyawa pekerja dalam risiko kecelakaan kerja yang tinggi dan berpotensi fatal.
“Kalu APD setau aku dak katek jadi aku begawe begawe bae,” ujar pekerja tersebut. Pengakuan ini memperkuat dugaan bahwa pihak kontraktor dan pengawas secara sengaja mengabaikan kewajiban penyediaan APD.
Kontroversi Peran Dinas Perkim Muba
Pekerja membenarkan bahwa kegiatan tersebut berasal dari Dinas Perkim Muba dan menyebutkan bahwa pengawas lapangan dari dinas sempat mengunjungi lokasi dua atau tiga hari sebelumnya.
Ditemukannya pelanggaran masif di lapangan, padahal pengawas dinas disebut telah berkunjung, memunculkan dugaan serius:
- Apakah pengawas Perkim Muba hanya menjalankan tugasnya secara formalitas?
- Mengapa dugaan pelanggaran KIP dan K3 dibiarkan berlangsung meski pengawasan telah dilakukan?
Masyarakat setempat mendesak Bupati Muba, Inspektorat Muba, dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengambil tindakan tegas:
Memanggil dan memeriksa kontraktor pelaksana terkait dugaan pelanggaran KIP dan K3.
Mengaudit kinerja pengawas lapangan dari Dinas Perkim Muba yang diduga lalai dalam memastikan kepatuhan di lapangan.
Memastikan pemasangan plang informasi segera dilakukan demi menjamin transparansi publik.
Proyek pembangunan seharusnya membawa manfaat, bukan justru melanggar aturan dan mengancam keselamatan pekerja. Siapa yang bertanggung jawab atas dugaan “Proyek Siluman” yang mempertaruhkan nyawa dan uang rakyat ini?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi baik dari pihak Dinas Perkim Kabupaten Musi Banyuasin maupun pihak terkait lainnya. (Tim liputan/Red)
