JAKARTA, Globalinformasi.id – Sejarah baru terukir di awal tahun 2026. Tepat pada 2 Januari 2026, Indonesia secara resmi menanggalkan belenggu hukum pidana warisan kolonial Belanda dan melangkah masuk ke era hukum nasional yang mandiri, modern, dan manusiawi.
Melalui pemberlakuan tiga pilar hukum utama—KUHP Nasional, KUHAP Baru, dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana—Indonesia melakukan transformasi radikal dari sistem penghukuman yang bersifat “balas dendam” menuju sistem yang berorientasi pada pemulihan.
Bukan Sekadar Penjara, Tapi Pemulihan
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar pergantian teks undang-undang, melainkan pergeseran paradigma besar-besaran.
“Ini adalah langkah bersejarah. Kita meninggalkan sistem hukum yang hanya menitikberatkan pada penjara. KUHP Nasional kini berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mengedepankan keadilan restoratif, pemulihan hak korban, serta pembinaan pelaku agar kembali berdaya di masyarakat,” ujar Menkum.
Tiga Pilar Transformasi Hukum 2026:
- KUHP Nasional: Memperkenalkan alternatif pidana selain penjara, seperti kerja sosial dan pengawasan, guna mengurangi kepadatan lapas dan fokus pada rehabilitasi.
- KUHAP Baru: Mengintegrasikan teknologi dalam peradilan (e-court & e-litigasi) serta memperketat pengawasan terhadap aparat penegak hukum demi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih kokoh.
- UU Penyesuaian Pidana (UU No. 1/2026): Menjadi jembatan sinkronisasi sanksi di berbagai sektor, termasuk pendekatan baru terhadap kasus narkotika dan penerapan pidana mati dengan masa percobaan sebagai jalan tengah yang lebih beradab.
Menjawab Tantangan Zaman
Transisi ini juga menandai akhir dari ketidaksinkronan aturan hukum pidana di Indonesia. Dengan UU Penyesuaian Pidana, pemerintah memastikan tidak ada lagi tumpang tindih sanksi antar-regulasi. Penguatan teknologi dalam sistem peradilan pidana terpadu diharapkan mampu menutup celah pungli dan birokrasi yang berbelit.
“Harapan kami, hukum Indonesia tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dengan sistem baru ini, hukum hadir untuk memberikan rasa adil yang sejati dan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks,” tutup Supratman Andi Agtas. (Red)
