Berita  

Kejati Sumsel Limpahkan 7 Tersangka Korupsi Bank Plat Merah Semendo: Dari Pimpinan Hingga Makelar Resmi Ditahan!

PALEMBANG, Globalinformasi.id – Penuntasan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada salah satu bank plat merah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Semendo, Kabupaten Muara Enim, memasuki babak baru. Tim Penyidik secara resmi menyerahkan 7 (tujuh) orang tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Muara Enim pada Kamis (12/02/2026).

​Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., dalam keterangannya menegaskan bahwa pelimpahan ini merupakan komitmen Kejaksaan dalam mengawal integritas perbankan negara.

​”Hari ini telah dilaksanakan Tahap II atas perkara dugaan korupsi pemberian KUR Mikro dan pengelolaan aset kas besar (Khasanah). Kami menyerahkan tujuh tersangka yang diduga terlibat dalam pusaran perkara ini, mulai dari jajaran pimpinan bank hingga pihak swasta yang berperan sebagai perantara,” ujar Vanny Yulia Eka Sari.

 

​Aktor Internal dan Eksternal Terlibat

​Ketujuh tersangka tersebut memiliki peran krusial dalam struktur perkara, yakni:

  • ​EH (Pemimpin KCP Semendo periode 2022-2024)
  • ​MAP (Penyelia Unit Pelayanan Nasabah & Uang Tunai)
  • ​PPD (Account Officer)
  • ​WAF, DS, JT, dan IH (Perantara Kredit Usaha Rakyat/KUR Mikro)

​Menurut Vanny, para tersangka (kecuali WAF yang merupakan terpidana perkara lain) akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, terhitung sejak 12 Februari hingga 03 Maret 2026.

​Segera Disidangkan di Pengadilan Tipikor

​Dengan terlaksananya penyerahan ini, tanggung jawab penanganan perkara kini sepenuhnya beralih ke Jaksa Penuntut Umum.

​”Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Enim kini tengah bergerak cepat menyusun surat dakwaan dan melengkapi berkas. Target kami, perkara ini segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk segera disidangkan,” tambah Vanny.

​Kasus ini menjadi peringatan keras terhadap praktik penyalahgunaan wewenang di sektor perbankan pemerintah, khususnya pada program-program kerakyatan seperti KUR Mikro yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat kecil. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *