MUBA, Globalinformasi.id — Dugaan Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Surat Keterangan Lahan Usaha (SKLU) oleh Pemerintah Desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, memicu sorotan tajam. Langkah administrasi desa yang menyasar kawasan hutan negara tersebut dinilai melampaui kewenangan dan diduga berpotensi memicu persoalan hukum serius.
Dokumen-dokumen tersebut diduga diterbitkan sepanjang tahun 2025 atas nama warga yang berkebun di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP). Ditengarai, surat keterangan dari desa itu diduga dijadikan sebagai basis atau syarat administrasi dalam pencairan uang ganti rugi tanam tumbuh oleh perusahaan minyak dan gas PT Medco E&P Indonesia (PT Medco Energi).
PT Medco E&P Indonesia sendiri saat ini tengah melaksanakan kegiatan pengembangan Right of Way (ROW) jalur pipa menuju Lapangan Dayung. Proyek operasional tersebut telah mengantongi perizinan resmi dari Kementerian Kehutanan melalui SK Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Nomor SK.111 Tahun 2025 tertanggal 13 Maret 2025 seluas 105,82 hektar di wilayah Musi Banyuasin.
Namun, keterlibatan pihak desa dalam menerbitkan alas hak atau keterangan usaha di atas lahan hutan negara dinilai berpotensi cacat prosedur secara hukum dan tata kelola pertanahan.
Sorotan Yuridis dan Batas Kewenangan Desa
Penerbitan SKLU maupun SKU di dalam Hutan Produksi Tetap membawa sejumlah implikasi hukum dan administrasi yang krusial:
- Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi: Kepala desa secara aturan hanya berwenang menerbitkan surat keterangan pertanahan atau usaha di atas Areal Aset Desa, tanah hak milik warga, atau tanah adat di luar kawasan hutan. Kawasan Hutan Produksi Tetap sepenuhnya berada di bawah legalitas dan domain pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- Potensi Cacat Hukum Dokumen: Tanpa adanya Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan resmi dari kementerian terkait, surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak desa dinilai tidak memiliki legitimasi hukum. Dokumen tersebut diduga tidak sah untuk dijadikan dasar klaim kepemilikan, penguasaan, maupun syarat legalitas pencairan ganti rugi tanam tumbuh.
- Dugaan Implikasi Pidana dan Administrasi: Tindakan menerbitkan keterangan di atas kawasan hutan negara tanpa izin berisiko menabrak aturan hukum, mulai dari dugaan indikasi keterangan tidak benar/pemalsuan dokumen (Pasal 263/266 KUHP) hingga potensi pelanggaran terhadap UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) serta regulasi tindak pidana korupsi.
Hingga saat ini, Kepala Desa Pangkalan Bulian belum memberikan keterangan resmi maupun tanggapan tertulis terkait keabsahan dasar penerbitan SKU dan SKLU di wilayah Hutan Produksi Terbatas dan Tetap tersebut. Transparansi atas proses verifikasi ganti rugi tanam tumbuh ini menjadi mendesak guna memastikan tidak ada aturan tata ruang negara yang dilanggar serta mencegah dugaan potensi kerugian keuangan negara dalam proyek vital nasional tersebut. (Redaksi)
