MUBA, Globalinformasi.id — Praktik pengeboran minyak tanpa izin (illegal drilling) di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kian mengganas dan seolah kebal hukum. Bukannya surut usai ditinjau aparat, puluhan unit rig bor baru justru tumbuh subur bak jamur di musim hujan, terang-terangan beroperasi di atas lahan yang diduga milik warga berinisial SON, Ir, dan Miad.
Kondisi ini memantik kritik keras dari masyarakat dan pemerhati lingkungan. Langkah Polsek Keluang yang sejauh ini hanya memberikan imbauan persuasif dinilai tak berjiwa dan sama sekali tidak dihiraukan para pelaku di lapangan. Kehadiran puluhan titik bor baru tersebut semakin menguatkan dugaan adanya pembiaran yang sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
”Upaya imbauan diduga kuat sudah tidak dihiraukan. Jika terus dibiarkan, ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan kejahatan lingkungan masif demi memupuk kekayaan segelintir mafia migas,” tegas RIN, seorang pemerhati lingkungan setempat.
Aktivitas pembukaan titik bor baru ini jelas-jelas menabrak regulasi. Permen ESDM No 12 Tahun 2025 secara tegas hanya mengatur tata kelola sumur minyak masyarakat yang sudah ada, bukan memberikan izin bagi pembukaan titik pengeboran baru.
Dalih “sumur masyarakat” ditengarai kuat hanyalah topeng yang dipakai oknum mafia migas untuk mengeksploitasi bumi Muba dan merusak ekosistem demi keuntungan pribadi. Maraknya rig baru di lapangan ini pun langsung mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum, sekaligus menguji keseriusan slogan garang “Zero Ilegal Migas” yang digelorakan Bareskrim Polri.
Atas kondisi yang makin meresahkan tersebut, masyarakat dan berbagai elemen kini mendesak pimpinan kepolisian—mulai dari Kapolda Sumsel, Kapolres Muba, hingga Kapolsek Keluang—untuk berhenti berwacana dan segera mengambil tindakan tegas serta terukur.
Masyarakat menuntut tindakan tegas tanpa kompromi, mulai dari penyitaan puluhan rig bor hingga penutupan total lokasi pengeboran ilegal di lahan milik SON, Ir, dan Miad. Seluruh pihak yang terlibat, baik pemilik lahan, operator lapangan, hingga penyokong dana, harus diproses hukum secara pidana.
Selain itu, aparat didesak mengusut tuntas rantai pasok dan jaringan penampung yang menikmati hasil minyak mentah ilegal tersebut, sekaligus menegakkan Permen ESDM No 12 Tahun 2025 secara konsisten agar tidak ada lagi celah hukum untuk pembukaan titik bor baru. (Red)
