MUBA, Globalinformasi.id – Rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 menjadi bukti nyata bahwa “Fee Proyek” masih menjadi hantu menakutkan bagi pembangunan di Indonesia. Dari Rejang Lebong, Cilacap, hingga Lampung Tengah, terungkap sebuah pola lama yang masih sangat sakti: kontraktor diwajibkan menyetor “ijon” di muka demi mengamankan tiket pemenangan tender infrastruktur.
Praktik culas ini adalah pengkhianatan terbuka terhadap uang rakyat. Komitmen fee yang berkisar antara 10 hingga 20 persen telah menjadi kanker yang menggerogoti kualitas aspal, beton, dan bangunan publik. Dana yang seharusnya dialokasikan utuh untuk fasilitas masyarakat, justru menyusut drastis demi mengisi pundi-pundi pribadi penguasa dan kroninya.
Apresiasi Masyarakat: “Hantam Terus Para Pemburu Rente!”
Langkah agresif KPK dalam membedah anatomi suap di berbagai Dinas PUPR dan Perkim ini menuai apresiasi luas dari berbagai lapisan masyarakat. Keberanian lembaga antirasuah ini dalam menjerat kepala daerah yang bermain mata dengan pihak swasta dianggap sebagai langkah berani untuk mengembalikan marwah penegakan hukum.
Seorang warga yang mengikuti perkembangan kasus ini menyatakan dukungannya dengan tegas terhadap tindakan KPK.
”Kita sangat mengapresiasi ketegasan KPK yang membongkar praktik fee proyek ini. Masyarakat sudah jenuh melihat infrastruktur yang baru dibangun seumur jagung sudah hancur lagi. Sekarang kita tahu akarnya; anggaran rakyat sudah habis dikerat di depan untuk setoran,” ujarnya.
Perluas Jangkauan: Sasar Korupsi di Akar Rumput
Namun, apresiasi ini datang dengan tuntutan yang jelas: KPK jangan hanya berhenti di pusat kota atau wilayah yang mudah dijangkau kamera media. Aspirasi yang menggema dari akar rumput adalah agar KPK memperluas jangkauan radar pengawasannya hingga ke pelosok-pelosok daerah—wilayah terpencil yang selama ini sering dianggap “zona nyaman” bagi para koruptor lokal karena jauh dari pantauan pusat.
Korupsi di pelosok, terutama pada proyek-proyek strategis di daerah tertinggal, memiliki dampak yang jauh lebih menghancurkan bagi ekonomi warga. Tanpa tindakan tegas di tingkat akar rumput, anggaran triliunan rupiah untuk pembangunan daerah hanya akan menjadi ladang basah bagi segelintir orang yang merasa kebal hukum karena jarak geografis.
Kesimpulan
Membongkar praktik fee proyek adalah langkah mutlak untuk menyelamatkan masa depan kualitas hidup rakyat. Momentum penindakan di tahun 2025–2026 ini harus menjadi cambuk untuk memperketat sistem pengadaan barang dan jasa serta memperkuat pengawasan di setiap jengkal wilayah Indonesia.
KPK harus tetap konsisten. Jangan biarkan praktik fee proyek di pelosok negeri terus berjalan seolah menjadi hal yang lumrah. Sebab, setiap rupiah yang dikorupsi dari proyek pembangunan adalah pencurian terhadap hak kesejahteraan rakyat Indonesia. (Redaksi)
