KEPRI, Globalinformasi.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, menyusul keberhasilan tim gabungan mengamankan 1.000 ton beras ilegal yang diduga diselundupkan masuk ke wilayah Indonesia tanpa prosedur karantina dan kepabeanan yang sah.
Dalam pernyataan tegasnya di lokasi, Mentan Amran mengutuk keras praktik penyelundupan ini. Ia menyebut tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan nyata terhadap nasib jutaan petani lokal dan stabilitas pangan nasional.
Ancaman Bagi 115 Juta Rakyat
Mentan Amran menekankan bahwa masuknya beras ilegal di tengah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Saat ini, stok beras nasional berada pada posisi sangat aman, melampaui angka 3 juta ton.
”Kejahatan pangan ini sangat melukai hati petani kita yang sudah bekerja keras di sawah. Ada 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Menyelundupkan beras saat kita sedang swasembada adalah upaya merusak harga di tingkat petani dan merongrong kedaulatan pangan kita,” tegas Mentan Amran.
Usut Tuntas Hingga Akar-Akarnya
Kementerian Pertanian tidak akan tinggal diam. Mentan Amran menginstruksikan agar kasus ini diusut secara transparan dan tuntas, termasuk mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan tersebut.
Langkah tegas ini merupakan hasil sinergi kuat antara:
- Kementerian Pertanian (Badan Karantina Indonesia)
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- TNI dan Polri
- Aparat Penegak Hukum (APH)
”Kami bersama Bea Cukai, Karantina, dan aparat keamanan berkomitmen penuh: tidak ada toleransi bagi mafia pangan. Siapa pun yang bermain dengan urusan perut rakyat dan kesejahteraan petani akan kita tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
Menjaga Marwah Swasembada
Penangkapan 1.000 ton beras ini menjadi sinyal peringatan keras bagi oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan petani. Pemerintah memastikan bahwa pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia, khususnya daerah perbatasan seperti Kepulauan Riau, akan diperketat demi menjaga keamanan pangan dari risiko hama penyakit serta gangguan ekonomi.
Melalui tindakan cepat ini, Pemerintah kembali menegaskan keberpihakannya pada petani lokal guna memastikan cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tetap berada di jalur yang benar. (Red)
