Berita  

​Menuju 100% Sertifikasi: Dirjen PHPT Tegaskan MPPP dan MPPW Adalah Penjaga Gawang Kualitas Layanan Pertanahan

JAKARTA, Globalinformasi.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Pusat (MPPP) serta Wilayah (MPPW). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat pengawasan terhadap PPAT yang memegang peran vital dalam ekosistem pertanahan nasional.

​Dalam prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Prona, Jakarta, Senin (12/01/2026), Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme PPAT adalah kunci kepuasan publik.

​Angka Krusial: 80% Tanah Terdaftar

​Asnaedi mengungkapkan sebuah capaian besar: saat ini hampir 80% tanah di Indonesia telah terdaftar. Dengan angka sebesar itu, fokus kementerian kini bergeser dari sekadar pendaftaran massal menuju peningkatan kualitas data dan layanan transaksional.

​”Peran rekan-rekan di Ikatan PPAT (IPPAT) sangat besar dalam memperbaiki wajah layanan pertanahan kita. Tugas MPPP dan MPPW bukan sekadar administratif, melainkan krusial dalam memastikan setiap akta yang lahir memiliki kepastian hukum yang absolut,” tegas Asnaedi.

​Mengapa Peran MPPP & MPPW Begitu Vital?

​Sebagai garda terdepan pembinaan, majelis ini memiliki tanggung jawab untuk:

  • ​Menjamin Kepatuhan: Memastikan ribuan PPAT di seluruh Indonesia bekerja sesuai kode etik dan regulasi terbaru.
  • ​Mitigasi Risiko: Mencegah terjadinya sengketa pertanahan yang berawal dari kesalahan prosedur pembuatan akta.
  • ​Akselerasi Layanan Elektronik: Mendorong PPAT beradaptasi penuh dengan transformasi digital yang sedang digalakkan Kementerian ATR/BPN.

​Komitmen Pelayanan Publik

​Pengangkatan sumpah ini menjadi momentum bagi Kementerian ATR/BPN untuk memperketat pengawasan internal maupun eksternal. Dengan pengawasan yang efektif dari MPPP dan MPPW, diharapkan masyarakat tidak lagi menemukan kendala dalam pengurusan hak atas tanah, sehingga indeks kemudahan berbisnis dan kepastian hukum di Indonesia terus meningkat.

​”Kepuasan masyarakat adalah indikator utama keberhasilan kita. Majelis yang baru dilantik hari ini adalah ujung tombak untuk mewujudkan layanan pertanahan yang profesional, terpercaya, dan modern,” pungkas Asnaedi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *