Lubuklinggau-Praktik dugaan mark up dan korupsi pemecahan paket kegiatan pada proyek Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Lubuklinggau Tahun Anggaran 2025 menjadi telisik media massa.
Sesuai ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap bentuk pengadaan wajib menjunjung asas efisiensi, transparansi, dan persaingan sehat.
Anggaran Rp100 Juta, untuk pemeliharaan seluas 458 M2 pertahun dimana permeter persegi dianggarkan Rp218.000,- ini, terus muncul pada belanja pemeliharaan sarana gedung dan kantor bertingkat di Setda Lubuklinggau disetiap tahun anggaran. Padahal, anggaran ini tidak menunjukkan kegiatan yang bermanfaat, ditengah semrawutnya fasum disekeliling kantor walikota.
Tentu dugaan pula, anggaran Rp100 juta tersebut tidak diserap, karena telah ada item-item kegiatan yang dibuat secarw spesifik untuk pemeliharaan disetiap satuan kerja.
Misalnya, adanya renovasi partisi ruangan Sekda seluas 105 M2 senilai Rp995.000,- permeter dan renovasi partisi lantai 3 seluas 314 M2 dengan nilai juga Rp995.000,- permeter. 2 kegiatan itu masing-masing menghabiskan anggaran Rp100.275.000,- dan Rp300.000.000,-.
Lalu muncul juga kegiatan pemeliharaan gedung lainnya seperti, bohlam, saklar, steker dan stop kontak yang dianggarkan Rp43.702.000 dan dua kegiatan yakni belanja instalasi kelistrikan yang dipaketkan senilai Rp25.444.000,- dan Rp18.258.000,-.
Apalagi ini, belanja alat pembersih kantor juga dibuat oleh Bagian Umum yang angkanya juga puluhan juta rupiah. Yang juga menggaji petugas pramubakti untuk memelihara kantor walikota dan sekitarnya tersebut.
Fantastisnya lagi, 150 unit Air Conditioner (AC) juga tak luput dari pemeliharaan. Senilai Rp610.000 perunit total dianggarkan setahun mencapai Rp91.500.000,-. Sungguh fantastis bukan?.
Selain itu, dugaan pemecahan paket untuk dari item-item tersebut, menghindari tender terhadap kegiatan pemeliharaan gedung dan sarana pendukung di lingkungan Setda Lubuklinggau dilakukan melalui puluhan paket kecil bernilai di bawah Rp200 juta dengan metode pengadaan langsung.
Dugaan praktik splitting tender dilakukan dengan membagi pekerjaan besar menjadi beberapa paket kecil, padahal memiliki jenis pekerjaan, lokasi, dan waktu pelaksanaan yang sama.
Praktik ini diduga digunakan untuk menghindari proses tender terbuka dan memungkinkan penunjukan langsung terhadap penyedia tertentu membuka potensi konflik kepentingan.
Bahkan, pihak-pihak selain Kabag Umum yang diduga terlibat seperti, Sekda, Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD ini, bukan sekedar pelanggaran administratif, tapi berpotensi menjadi tindak pidana korupsi bila terbukti ada niat curang dan kerugian negara.
Tindakan pemecahan paket seperti ini berpotensi melanggar:
1. Pasal 4 dan 38 Perpres No. 16 Tahun 2018-tentang prinsip transparansi, efisiensi, dan batasan nilai pengadaan langsung.
2. Pasal 20–21 Perpres No. 16 Tahun 2018-tentang kewajiban konsolidasi dan pemaketan pekerjaan secara efisien.
3. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor – terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.-*
