MUBA, Globalinformasi.id — Praktek penggunaan fasilitas dan aset negara di jalan raya kembali menuai sorotan publik. Satu unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Xpander Exceed warna hitam terpantau melintas di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) pelat putih—nomor polisi BG 1518 BZ—yang secara kasat mata umumnya diperuntukkan bagi kendaraan perseorangan atau swasta.
Namun, berdasarkan data registrasi pendaftaran kendaraan bermotor, unit tersebut secara legalitas terdaftar atas nama instansi pemerintah, diduga KPP Pratama Sekayu, yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 6, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu.
Potensi Pelanggaran Tata Kelola Aset dan Regulasi Lalu Lintas
Perubahan atau penggunaan identitas visual pelat sipil pada kendaraan operasional dinas perpajakan tersebut diduga kuat tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, penggunaan TNKB warna putih merupakan hak peruntukan kendaraan perseorangan, badan hukum swasta, atau lembaga internasional, bukan untuk aset operasional instansi pemerintah tanpa mekanisme izin khusus.
Selain dugaan ketidaksesuaian fisik TNKB, penelusuran dokumen elektronik juga menyingkap kejanggalan pada histori pendaftaran. Kendaraan rakitan tahun 2019 tersebut terdata baru didaftarkan pada 29 April 2026. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya penataan administrasi yang tidak tertib serta dugaan upaya penyamaran aset negara (Barang Milik Negara/BMN) menjadi tampak seperti kendaraan pribadi di ruang publik.
Ketidaksesuaian ini disinyalir berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya terkait asas kepatutan, akuntabilitas, dan transparansi tata kelola aset publik.
Desakan Penertiban, Audit BMN, dan Penindakan Hukum
Menanggapi temuan ini, Redaksi Globalinformasi.id bersama elemen kontrol sosial masyarakat mendesak Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) untuk segera turun tangan melakukan penertiban dan audit menyeluruh terhadap tata kelola BMN di lingkungan KPP Pratama Sekayu.
Transparansi dan ketegangan sanksi internal sangat diperlukan agar tidak timbul persepsi liar di tengah masyarakat bahwa instansi perpajakan terkesan “kebal hukum” atau melakukan pembiaran terhadap aturan tata kelola aset negara. Redaksi juga mendesak jajaran Satlantas Polres Musi Banyuasin untuk tidak ragu melakukan tindakan tegas dan penilangan di jalan raya terhadap kendaraan dinas instansi manapun yang diduga sengaja menyamarkan identitas pelat nomornya demi kepentingan tertentu.
Surat Konfirmasi Resmi Telah Dilayangkan
Guna menjaga independensi pemberitaan, menerapkan asas praduga tak bersalah, serta memenuhi kaidah cover both sides, jajaran Redaksi Globalinformasi.id telah melayangkan Surat Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi tertulis kepada pimpinan instansi terkait.
Surat konfirmasi resmi tersebut telah diterima secara langsung oleh pihak KPP Pratama Sekayu pada tanggal 14 Juli 2026 (Tanda Terima Nomor: FORM-00000274/BPS/KPP.031203/2027).
Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu tanggapan resmi serta penjelasan terbuka dari Kepala KPP Pratama Sekayu terkait keabsahan status operasional dan alasan di balik dugaan penyimpangan penggunaan pelat kendaraan milik negara tersebut. (Tim)
