Jakarta, Globalinformasi.id – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi negara melalui penguatan instrumen Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2026. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi lintas kementerian/lembaga yang digelar di Jakarta, Jumat (30/1), guna memastikan akses masyarakat terhadap data pemerintah tetap terbuka luas dan akuntabel.
Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Polkam, Agung Pratistho, menyatakan bahwa IKIP bukan sekadar angka statistik, melainkan nyawa dari ekosistem demokrasi di Indonesia.
”Keterbukaan informasi adalah pilar utama negara demokrasi. Masyarakat berhak atas akses data pemerintah, mulai dari kebijakan, statistik, hingga pengelolaan anggaran. Inilah fondasi pemerintahan yang terbuka dan akuntabel,” ujar Agung saat membuka rapat tersebut.
Poin Strategis Pengukuran IKIP 2026:
- Transparansi Anggaran & Kebijakan: Menjamin publik dapat memantau langsung aliran dana dan arah kebijakan negara.
- Evaluasi Pembangunan Nasional: IKIP diposisikan sebagai variabel penting dalam sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan di level nasional.
- Sinergi Lintas Sektoral: Melibatkan kolaborasi ketat antara Kemenko Polkam, Komisi Informasi Pusat (KIP), Bappenas, Kemendagri, hingga Kementerian Komdigi.
Agung menambahkan bahwa pelaksanaan IKIP 2026 merupakan amanat langsung dari UU Nomor 14 Tahun 2008. Melalui sinergi yang kuat, pemerintah optimistis indeks ini akan memacu partisipasi publik yang lebih aktif dalam mengawasi tata kelola pemerintahan.
Kehadiran Pemangku Kepentingan
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran petinggi dari berbagai instansi strategis, di antaranya:
- Komisi Informasi Pusat: Komisioner dan Sekretaris KIP.
- Kemenko Polkam: Sekretaris Deputi Bidkoor Poldagri.
- Kementerian Komdigi: Direktur Informasi Publik dan Kepala Biro Humas.
- Bappenas: Perencana Ahli Madya.
- Kementerian Dalam Negeri: Pranata Humas Ahli Madya.
Dengan dimulainya koordinasi ini, pemerintah berharap IKIP 2026 dapat menjadi potret nyata kemajuan transparansi di Indonesia, sekaligus mendorong setiap badan publik untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. (Red)
