MUBA, Globalinformasi.id — Dugaan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar pekerja mencuat di sektor pertambangan Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. PT Mega Putra Perkasa (PT MPP), perusahaan subkontraktor di bawah PT Universal Coal Indonesia (UCI), dituding melakukan praktik ketenagakerjaan yang menyalahi aturan sejak awal operasional.
Berdasarkan investigasi Tim Gabungan Media pada Rabu (7/1/2026), ditemukan fakta bahwa mayoritas pekerja diduga tidak didaftarkan BPJS meski telah bekerja hampir dua tahun. Salah seorang pekerja mengungkapkan:
“Sejak awal bekerja sampai sekarang, hampir dua tahun, kami tidak pernah didaftarkan BPJS. Diperkirakan hampir 90 persen pekerja tidak memiliki jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Dugaan kami, hanya pekerja kantor yang didaftarkan,” ujar narasumber yang minta dirahasiakan identitasnya.
Kondisi ini menyulitkan buruh saat sakit, sebagaimana dikeluhkan pekerja lainnya:
“Kalau sakit, diarahkan berobat ke bidan tertentu. Kalau berobat ke tempat lain atau ke rumah sakit, kami harus bayar sendiri. Padahal kerja kami berisiko tinggi,” ungkapnya.
Selain jaminan kesehatan, ketidakjelasan status kerja juga menjadi persoalan utama. Para pekerja mengaku tidak pernah menandatangani kontrak kerja formal (PKWT/PKWTT).
“Sejak melamar sampai diterima kerja, kami langsung bekerja tanpa kontrak. Hampir semua pekerja mengalami hal yang sama. Tidak pernah ada kejelasan status sebagai karyawan,” tegas salah seorang pekerja.
Persoalan ini juga menyentuh aspek pemberdayaan tenaga kerja lokal. Perusahaan dinilai lebih memprioritaskan tenaga kerja dari luar daerah ketimbang warga asli Musi Banyuasin.
“Sebagai warga lokal, kami menyayangkan kebijakan perusahaan. Diperkirakan hanya sekitar 30 persen pekerja berasal dari Musi Banyuasin, sisanya dari luar daerah seperti Palembang dan Jambi,” tambah pekerja lokal tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Sabtu (10/1/2026), pihak manajemen PT Mega Putra Perkasa maupun PT Universal Coal Indonesia tidak memberikan keterangan atau tanggapan terkait konfirmasi yang diajukan melalui pesan WhatsApp.
Para pekerja mendesak Disnakertrans Muba segera melakukan pemeriksaan terhadap kedua perusahaan tersebut karena dianggap melanggar UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta UU Ketenagakerjaan.
Catatan Redaksi:
Demi keamanan dan keselamatan narasumber, redaksi tidak mencantumkan nama-nama pekerja untuk menghindari intimidasi atau hal-hal yang tidak diinginkan. (Red/Tim Liputan)
