JAKARTA, Globalinformasi.id– Menanggapi aksi dan pemberitaan terkait tuntutan pengembalian lahan plasma masyarakat Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin seluas 132,77 hektar (Ha), PT Tani Musi Persada (“Perseroan”)—anak perusahaan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk—menyampaikan klarifikasi resmi.
Perseroan menegaskan telah melaksanakan seluruh kewajiban pembangunan kebun plasma masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Poin-poin klarifikasi Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Kewajiban Plasma 20% Telah Dipenuhi
Perseroan mengelola perkebunan di atas areal Hak Guna Usaha (HGU) seluas 627,38 Ha berdasarkan sertifikat HGU tertanggal 27 November 2014. Sesuai ketentuan hukum, Perseroan diwajibkan membangun kebun plasma sebesar 20%, dan kewajiban tersebut telah dipenuhi secara penuh.
2. Adanya Perjanjian Resmi dengan Koperasi
Pada 15 April 2014, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya. Dalam perjanjian tersebut, pihak Koperasi menyerahkan pembangunan dan pengelolaan kebun plasma seluas 132,77 Ha kepada Perseroan selama 30 tahun, serta disepakati tidak dapat diputus secara sepihak.
3. Penyelesaian Lahan Tidak Layak Selesai Sejak 2019
Terkait 29 kavling (±53 Ha) yang dinyatakan tidak layak dalam Surat Keterangan Koperasi No. 55/V/KUD-MJ/2019, Perseroan telah menyelesaikan ganti rugi terhadap 54 kavling (±97,65 Ha) pada 10 Juni 2019. Penandatanganan penyelesaian ini disaksikan oleh Pengurus KUD Mekar Jaya, Pemerintah Desa Sugi Waras, serta Camat Babat Toman.
Melalui Addendum I Perjanjian Kerja Sama No. 01/TMP/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang turut disaksikan oleh Dinas Perkebunan serta Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), telah disepakati bahwa luas definitif kebun plasma adalah 23 kavling (±42,35 Ha).
4. Kredit Telah Lunas dan Petani Telah Menerima Pendapatan
Saat ini, seluruh cicilan kredit pembangunan kebun plasma telah lunas. Terhitung sejak Mei 2026, para petani plasma pemilik 23 kavling telah menerima pendapatan bersih. Realisasi pembayaran amprah tercatat sebesar Rp34.710.434 pada Mei 2026 dan Rp61.339.920 pada Juni 2026.
5. Proses Sertifikasi Sedang Berjalan
Proses sertifikasi lahan plasma saat ini sedang berjalan dan menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati. Perseroan telah memfasilitasi seluruh kelengkapan dokumen. Namun, saat ini masih terdapat sebagian petani plasma yang belum melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
“Perseroan telah menjalankan seluruh kewajiban sesuai hukum dan perjanjian yang berlaku. Kami berkomitmen untuk terus transparan dan bersinergi dengan Koperasi serta Pemerintah Daerah. Tindakan pemortalan dan tuntutan pengembalian lahan 20% adalah hal yang tidak beralasan. Terhadap tindakan-tindakan tersebut, Perseroan akan menempuh langkah hukum yang berlaku,” ujar perwakilan Manajemen PT Tani Musi Persada.
(Redaksi)
