JAKARTA, Globalinformasi.id – Proyek ambisius “Desa Cerdas” di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) kini dibayangi dugaan korupsi. LSM BERKIBAR (Bersama Kita Membangun Rakyat) secara resmi menggugat transparansi proyek pengadaan perangkat teknologi senilai total Rp97,6 miliar tersebut setelah menemukan selisih harga yang fantastis.
Aroma Busur Anggaran di Balik 2.765 Unit PC
Ketua Umum LSM Berkibar, Sariman Sidabutar, mengungkapkan adanya indikasi penggelembungan harga (mark-up) yang terstruktur dalam pengadaan 2.765 unit Personal Computer (PC) dan printer.
Berdasarkan analisis dokumen kontrak, negara membayar Rp32.476.000 per paket perangkat. Namun, investigasi lapangan LSM Berkibar menemukan fakta mengejutkan: harga pasar untuk spesifikasi serupa hanya berkisar Rp30.075.000.
”Ada selisih Rp2,41 juta per unit. Jika dikalikan ribuan desa, ada potensi kerugian negara sebesar Rp6,66 miliar. Ini uang rakyat, bukan uang saku oknum! Ke mana larinya miliaran rupiah ini?” tegas Sariman dalam keterangan persnya di Jakarta.
Alibi ‘Restu Bank Dunia’ yang Janggal
Menanggapi pembelaan pihak kementerian yang menyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah disetujui oleh Bank Dunia, LSM Berkibar justru mencium gelagat cuci tangan. Sariman menegaskan bahwa status dana sebagai pinjaman luar negeri justru menuntut akuntabilitas lebih tinggi, karena beban utang tersebut nantinya akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia.
”Logika kementerian sangat dipaksakan. Menggunakan nama Bank Dunia untuk memvalidasi harga yang tidak wajar di pasar lokal adalah upaya pembodohan publik. Bank Dunia tidak mengintervensi detail harga eceran, itu murni tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” tambahnya.
Poin-Poin Gugatan LSM BERKIBAR:
- Audit Investigatif Segera: Mendesak KPK dan BPK untuk membongkar proses penetapan HPS yang dinilai tidak realistis.
- Transparansi Pinjaman: Menuntut penjelasan transparan mengenai beban bunga pinjaman yang digunakan untuk membeli perangkat dengan harga “premium” tersebut.
- Sanksi Tegas: Meminta pencopotan oknum PPK dan pejabat terkait jika terbukti melakukan pengarahan spesifikasi yang menguntungkan vendor tertentu.
“Ladang Bancakan” Berkedok Digitalisasi
LSM Berkibar berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas agar program Desa Cerdas tidak hanya menjadi slogan, sementara anggarannya menjadi “ladang bancakan” para pemburu rente.
”Jangan biarkan digitalisasi desa dijadikan kedok untuk merampok uang negara. Kami tidak akan berhenti sampai ada titik terang secara hukum,” tutup Sariman dengan nada tajam. (Redaksi)
