MUBA, Globalinformasi.id – Penanganan kasus dugaan tambang ilegal PT Duta Laksana Jaya (DLJ) di Kecamatan Babat Supat kini memasuki babak baru yang penuh tanda tanya. Meski Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah resmi menjatuhkan sanksi administrasi dan denda pada November lalu, publik kini menagih keberanian Aparat Penegak Hukum (APH) untuk masuk ke ranah pidana murni.
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda penetapan tersangka terhadap aktor intelektual atau pemilik tambang, padahal dampak kerusakan lingkungan yang dialami warga sudah nyata dan menyengsarakan.
Administrasi Sudah Terbukti, Mengapa Pidananya Mandeg?
Sanksi pemberhentian sementara dari Pemkab Muba merupakan pengakuan negara bahwa ada aturan yang dilanggar. Namun, dalam hukum pertambangan, pelanggaran administratif seringkali merupakan pintu masuk (entry point) menuju tindak pidana serius.
Warga Babat Supat mulai kehilangan kesabaran. “Kami sudah susah air, sumur kering semua sejak ada tambang itu. Kalau izinnya saja bermasalah sampai disanksi Pemkab, kenapa pemiliknya masih bebas? Jangan sampai sanksi denda hanya dianggap sebagai ‘biaya sewa’ untuk merusak lingkungan kami,” ujar seorang warga dalam wawancara Jumat (31/12/2025).
Jeratan Hukum yang Seharusnya Menunggu PT DLJ
Berdasarkan regulasi yang berlaku, PT DLJ dan jajaran direksinya tidak bisa hanya bersembunyi di balik sanksi administratif. APH memiliki landasan kuat untuk bertindak melalui UU No. 3 Tahun 2020 (Minerba) Pasal 158 yang mengancam penjara 5 tahun bagi penambang tanpa izin, serta UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) terkait perusakan akses air warga. Kritik tajam kini mengarah pada kinerja kepolisian dan kejaksaan setempat yang dinilai “melempem” karena hingga akhir tahun 2025 belum melakukan tindakan pro-justitia terhadap beneficial owner korporasi tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Aparat Penegak Hukum di musi Banyuasin.
Tuntutan Masyarakat
Masyarakat Babat Supat secara tegas mendesak Kapolda Sumsel dan Kapolres Muba untuk segera menghentikan preseden buruk “hukum tumpul ke atas” dengan menyeret jajaran direksi serta aktor intelektual PT Duta Laksana Jaya ke ranah pidana.
Melakukan audit investigatif atas hilangnya sumber air warga, serta memastikan bahwa sanksi denda administratif tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi secara nyata. (Red/Tim)
