MUBA, Globalinformasi.id – Upaya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) dalam memperjuangkan legalitas tata kelola sumur minyak masyarakat mendapat apresiasi sekaligus desakan keras. Pasalnya, proses inventarisasi ribuan sumur yang diajukan ke Kementerian ESDM dinilai masih tertutup, sehingga memicu kekhawatiran adanya celah kepentingan pribadi di balik misi peningkatan PAD dan ekonomi rakyat, Jum’at (15/05/2026).
Berdasarkan data yang beredar, Pemkab Muba telah mengajukan kurang lebih 22.000 titik sumur masyarakat ke pusat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Dalam aksi damai beberapa pekan lalu, Bupati Muba menyebutkan bahwa hingga saat ini baru 23 titik sumur yang dinyatakan legal.
Misteri 22 Ribu Titik dan Pertanyaan Publik
Hingga detik ini, publik masih bertanya-tanya mengenai rincian lokasi tepat dari ribuan sumur yang diajukan maupun 23 titik yang diklaim telah legal tersebut. Ketiadaan data yang terperinci dan dapat diakses publik dinilai bertolak belakang dengan semangat transparansi tata kelola energi.
”Langkah memperjuangkan legalitas ini sangat bagus untuk menopang ekonomi rakyat dan PAD. Namun, tanpa transparansi rincian lokasi, publik akan bertanya-tanya: sumur milik siapa yang sebenarnya sedang diperjuangkan?” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Muba.
Siapa di Balik PT Keban Berkah Energi dan Koperasi RBS?
Selain persoalan lokasi, sorotan tajam juga mengarah pada entitas yang ditunjuk sebagai payung hukum legalitas sumur masyarakat, yakni PT Keban Berkah Energi dan Koperasi Rezeky Bersama Sejahtera.
Hingga saat ini, informasi mengenai profil pemilik, asal-usul perusahaan, hingga rekam jejak kedua entitas tersebut masih gelap bagi masyarakat luas. Pemkab Muba diminta untuk memberikan penjelasan gamblang mengenai:
- Status Kepemilikan: Siapa saja pemegang saham dan pengurus di balik perusahaan dan koperasi tersebut?
- Proses Penunjukan: Bagaimana mekanisme pemilihan kedua lembaga tersebut sebagai mitra pengelola sumur rakyat?
- Komitmen Kerakyatan: Sejauh mana skema pembagian hasil yang menjamin kesejahteraan penambang tradisional, bukan sekadar menguntungkan korporasi.
Menghindari Kepentingan Pribadi
Desakan agar Pemkab Muba terbuka bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan langkah preventif agar kebijakan strategis ini tidak ditunggangi oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi (rent-seeking) di tengah perjuangan legalitas sumur rakyat.
Transparansi bukan hanya soal angka 22 ribu atau 23 titik, melainkan soal hak publik untuk mengetahui bagaimana kekayaan alam di bumi Serasan Sekate dikelola. Jika Pemkab Muba mampu membuka data ini secara gamblang, maka dukungan masyarakat akan mengalir penuh. Sebaliknya, tertutupnya informasi hanya akan menyuburkan prasangka dan menghambat kemajuan ekonomi daerah.
Masyarakat menanti langkah konkret Pemkab Muba untuk segera merilis data inventarisasi secara rinci dan memperkenalkan secara transparan siapa sebenarnya pengelola yang menjadi garda depan legalitas sumur minyak di Musi Banyuasin.
Kontak Media:
Redaksi Globalinformasi.id
Email: redaksi@globalinformasi.id
