MUBA, Globalinformasi.id – Dugaan kejahatan lingkungan berskala serius kembali mencoreng Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada aktivitas operasional PT Muaro Bungo yang dituding nekat melakukan penimbunan ilegal terhadap alur hidrologi alami, yakni Sungai Gelam dan Sungai Petanang, di wilayah Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu.
Kedua sungai tersebut bukan sekadar bentang alam biasa, melainkan urat nadi hidrologi yang selama puluhan tahun berfungsi vital menampung debit air hujan, mencegah banjir, serta menjaga stabilitas ekosistem sekaligus menjadi tumpuan hidup warga sekitar.
Nahas, kondisi tersebut kini rusak total. Warga setempat memprotes keras tindakan sepihak korporasi yang membabat dan menimbun alur sungai, hingga menyebabkan badan sungai menyempit, terputus, dan kehilangan fungsi ekologisnya secara drastis. Dampak fatalnya langsung terasa; setiap kali intensitas hujan meningkat, limpasan air yang tersumbat langsung meluap membanjiri pemukiman warga.
Salah seorang warga setempat, R, membongkar dampak buruk yang kini harus ditanggung masyarakat akibat ulah korporasi tersebut.
”Dulu aliran sungai ini sangat lancar, tidak pernah sekalipun menenggelamkan pemukiman kami, dan menjadi sumber kehidupan di sini. Namun sejak PT Muaro Bungo menutup dan menimbun alur sungai secara sepihak, situasi berbalik 180 derajat. Sungai yang harusnya menghidupi kami, kini berubah menjadi ancaman banjir yang mengerikan akibat keserakahan korporasi,” cecar R dengan nada geram kepada tim media.
Bukan hanya ancaman banjir berkala, masyarakat juga mencemaskan bencana ekologis jangka panjang. Genangan air yang konstan akibat hilangnya hulu dan hilir sungai dipastikan merusak struktur tanah, mematikan biota air, merusak vegetasi, serta memicu kerusakan berantai pada ekosistem lokal. Bagi warga, ini bukan lagi sekadar sengketa biasa, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan ruang hidup dan hak publik.
Masyarakat menegaskan, mereka sama sekali tidak anti terhadap investasi maupun program pembangunan. Namun, mereka menolak keras jika investasi tersebut datang membawa kerusakan alam dan mengorbankan keselamatan warga demi keuntungan sepihak perusahaan.
”Kami tidak menghalangi pembangunan apa pun di wilayah ini, asalkan dilakukan dengan benar dan tidak merugikan masyarakat. Tapi jika kedok pembangunan itu justru merusak alam dan mengancam keselamatan hidup kami dalam jangka panjang, sampai kapan pun akan kami lawan!” tegas R.
Tabrak Regulasi dan Sanksi Pidana Menanti
Jika dugaan penimbunan dan pengrusakan sungai alami ini terbukti, PT Muaro Bungo terancam terjerat berlapis undang-undang dan sanksi pidana berat terkait perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya air, serta tata ruang.
Pertama, tindakan ini menabrak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja. Pasal 69 ayat (1) secara tegas melarang setiap orang atau korporasi melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Menutup alur sungai tanpa kajian teknis dan izin sah adalah bentuk pelanggaran fatal. Lebih jauh, Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH mengancam pidana penjara dan denda miliaran rupiah bagi pelaku, baik karena unsur kesengajaan maupun kealpaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.
Kedua, aktivitas korporasi ini melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Sungai merupakan aset publik berlandaskan fungsi sosial dan ekologis yang dilindungi negara. Segala bentuk pengurugan, penguasaan sepihak, atau pengalihan badan sungai tanpa persetujuan ketat dari otoritas terkait adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum.
Ketiga, tindakan tersebut juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang dengan keras melarang aktivitas apa pun yang mengganggu daya tampung, daya alir, dan fungsi alami sungai.
Keempat, jika terbukti aktivitas penimbunan ini dilakukan tanpa kesesuaian izin lingkungan, AMDAL, atau dokumen UKL-UPL yang valid, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta aparat penegak hukum wajib menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
Mendesak Otoritas Terkait Segera Lakukan Audit Lingkungan dan Seret ke Ranah Hukum
Skandal dugaan penutupan Sungai Gelam dan Sungai Petanang ini menjadi preseden buruk sekaligus ujian konsistensi bagi penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Musi Banyuasin.
Publik kini mendesak aksi nyata dan cepat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemerintah Daerah Muba, hingga aparat penegak hukum untuk segera turun ke lapangan. Otoritas terkait dituntut segera melakukan audit lingkungan menyeluruh, memeriksa legalitas operasional PT Muaro Bungo, dan menghitung kerugian ekologis yang ditimbulkan. Pemerintah dituntut bertindak represif sebelum kerusakan alam ini meledak menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar.
Hingga rilis berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Muaro Bungo masih memilih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi terkait kejahatan lingkungan yang dituduhkan warga. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi berimbang sesuai amanat Undang-Undang Pers yang berlaku. (Tim Liputan)
